KOMPAS.com - Belum genap setahun setelah bebas, Bupati Kepulauan Talaud 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip kembali divonis bersalah dalam kasus korupsi.
Sri Wahyuni terbukti memperkaya diri dengan menerima commitment fee dari beragam proyek di wilayahnya selama menjabat. Hakim pun menjatuhi hukuman pidana empat tahun penjara.
Putusan ini dibacakan hakim ketua Djamaluddin Ismail, Selasa (25/1/2022), di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara.
”Dengan ini menetapkan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Djamaluddin, dikutip dari Kompas.id.
Baca juga: Profil Sri Wahyumi Maria Manalip, Eks Bupati Talaud Kontroversial yang 2 Kali Ditangkap KPK
Majelis hakim menyimpulkan, antara pertengahan 2014 dan 2017, Sri Wahyumi menerima gratifikasi atau commitment fee sebesar 10 persen dari nilai berbagai pekerjaan atau proyek yang dilelang kepada beberapa pengusaha.
Selama itu, dia terbukti menerima Rp 9.303.500.000 melalui empat ketua kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, pada 2019, Sri Wahyumi dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Tangerang dan mendekam selama dua tahun setelah terbukti menerima suap berupa uang dan barang-barang mewah dari pemegang proyek revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung di Talaud.
Tak lama setelah bebas, KPK kembali mencokok Sri pada April 2021 atas tuduhan gratifikasi.
Proses peradilan di PN Manado dimulai pada September 2021. Dalam persidangan terungkap bahwa Sri Wahyumi memerintahkan empat ketua pokja untuk membantunya mengumpulkan uang.
Empat ketua pokja itu adalah John R Majampo, Azaria Mahatui, Frans W Lua, dan Jelby Eris. Mereka telah diperiksa sebagai saksi.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.