Viral Penjualan Rumah untuk WNA di Karimunjawa, Tak Masuk Taman Nasional hingga Berizin Hotel dan Villa

Eko menyangsikan kabar viral di media sosial jika lokasi proyek yang masih berlangsung pekerjaannya tersebut diperuntukkan bagi perumahan WNA.

Sementara dalam monitoring, sejauh ini progres pekerjaan pembangunan masih di tahap awal. 

"Masih belum ada IMB. Progres saat ini belum jelas pembangunan seperti apa. Izin bangunan dan lingkungan dari pusat belum keluar. Perumahan untuk warga asing tak boleh. Ada aturannya. Saya yakin tak bisa. Kalau di sini banyak orang asing yang istrinya orang Indonesia, beli tanah di sini dan masuk penduduk sini," ungkap Eko.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jepara Jaka Pramono mengatakan, sampai saat ini, tercatat belum ada data terkait penjualan 170 unit rumah untuk WNA di Desa Kemujan.

"Sampai saat ini belum ada peralihan kepada orang asing yang dimaksud tersebut. Jika dijual kepada perorangan asing, jelas tidak bisa ditindaklanjuti peralihannya," pungkas Jaka.

Untuk diketahui, pemerintah telah memfasilitasi WNA untuk berinvestasi properti di Indonesia.

Baca juga: Bisakah WNA Beli Rumah di Karimunjawa? Ini Aturannya

Hal ini seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta regulasi turunannya.

Kementerian ATR/BPN pun telah menerbitkan lima regulasi turunannya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, PP ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah Satuan Rumah Susun (Sarusun) atau apartemen yang selama ini menjadi kendala di sektor properti.

"Masalah sudah kita selesaikan dengan UUCK dan sekarang seharusnya sarusun boleh dimiliki oleh investor asing," kata Sofyan, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/07/2021).