Setelah Disidak Kantor Staf Presiden, Portal Alun-alun Kota Tegal Akhirnya Dibuka Bertahap

TEGAL, KOMPAS.com - Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono akhirnya melonggarkan kebijakan penutupan jalan dengan portal di kawasan Alun-alun- Jalan Pancasila.

Sebelumnya kebijakan yang diberlakukan sejak Agustus lalu itu terus menuai protes warga dan pelaku usaha di kawasan itu hingga, mengadu ke Kantor Staf Presiden (KSP).

Dedy memutuskan akan membuka bergiliran empat dari belasan portal yang sebelumnya terpasang dan menutup akses jalan mulai pukul 17.30 hingga 00.00 WIB.

Baca juga: Kunjungi Kawasan Alun-alun Kota Tegal yang Diportal, Tenaga Ahli KSP: Pedagang Bisa Kolaps

"Nanti malam secara bergiliran portal akan dibuka. Pertama di Jalan Kaloran, Jalan KH Mukhlas, jalan pasar malam, dan terakhir Jl KH Ahmad Dahlan," kata Dedy di Balai Kota Tegal, Selasa (14/12/2021).

Dedy mengatakan, pembukaan bergantian empat portal tersebut akan menjadi akses keluar masuk masyarakat sekitar. Termasuk memberi akses mobil pemadam kebakaran dan ambulans.

"Namun untuk dua portal utama di sebelah barat alun-alun dan dua portal di Jalan Pancasila masih tetap ditutup," ujar Dedy.

Dedy mengatakan, alasan pelonggaran tersebut setelah Kota Tegal berstatus PPKM Level 1 dan zero kasus Covid-19.

Sebelumnya kebijakan memasang portal sebagai upaya membatasi pergerakan masyarakat di ruang publik agar jangan sampai terjadi klaster baru Covid-19.

"Jadi awalnya ada pembatasan ruang publik untuk mengendalikan kegiatan masyarakat banyak yang harus diantisipasi jangan sampai jadi klaster baru. Sehingga kita memasang portal," kata Dedy.

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Batal, Lampu Jalan di Kota Tegal Kembali Dinyalakan Lebih Awal

Meski demikian, dengan dilonggarkannya kebijakan tersebut, Dedy berharap warga tetap patuh menjalankan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, pemasangan belasan portal untuk menutup jalan kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila mulai pukul 17.30-00.00 WIB menuai polemik dan mendapat protes warga dan pelaku usaha di kawasan itu.

Pihak Kantor Staf Presiden turut merespons kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, yang menutup akses jalan ke kawasan Alun-alun Kota Tegal dengan portal yang menuai polemik.

Tenaga Ahli Utama KSP Yohanes Joko mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk membahas terkait kebijakan yang menuai protes dari warga dan pedagang di kawasan itu.

"Saya diminta Pak Juri (Deputi IV KSP) untuk verifikasi lapangan mendapatkan informasi yang benar kondisinya seperti apa. Saya sendiri cukup terkejut. Tapi ini program Pemkot Tegal nanti kami akan coba komunikasikan," kata Yohanes, saat meninjau kawasan Alun-alun Kota Tegal, Senin (13/12/2021) petang.

Dalam kunjungannya, Yohanes sempat berkomunikasi langsung dengan anggota dan pengurus Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-alun Kota Tegal (P2KAT).

Baca juga: Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Tak hanya itu, Yohanes juga banyak mendapat aduan langsung dari para pelaku usaha dan jasa lainnya tak terkecuali para juru parkir.

Yohanes mengatakan, awalnya, ia bersama Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menggelar acara KSP Mendengar di sebuah hotel dengan mengundang banyak perwakilan elemen masyarakat.

"Dalam pertemuan tadi (KSP Mendengar), isu pertama yang muncul, tentang kegundahan masyarakat tentang portal di Alun-alun. Awalnya kami sempat tidak memahami, tapi kok seluruh yang hadir bergemuruh menyambut tentang aduan itu," kata Yohanes.

Usai acara, Yohanes langsung ke lokasi untuk mendapat fakta di lapangan dengan melihat dan mendengar langsung ke kawasan Alun-alun. Ia pun meminta agar warga bersabar.

"Kami merasakan yang dirasakan masyarakat. Kegundahannya, emosinya, kami bisa merasakan. Dan kami minta warga bersabar dulu, tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kita sama-sama nanti coba bangun komunikasi (dengan Pemkot)," kata Yohanes.

Baca juga: Jelang PPKM Level 3 Libur Nataru, Pemkot Tegal Padamkan Lampu PJU

Meski demikian, Yohanes berharap agar ekonomi masyarakat sekitar bisa tumbuh apalagi setelah dihantam badai pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

"Dalam menjalankan prokes (protokol kesehatan) juga jangan sampai mematikan ekonomi, kuncinya di situ. Kebijakan Pak Presiden itu gas dan rem, kalau Covid-nya naik, maka direm. Ketika Covid turun, maka ekonominya digas, sehingga ekonomi masyarakat tumbuh," kata Yohanes.

Kendati dalam pengamatan sementara Yohanes, kebijakan portal tersebut justru bisa berdampak bagi melemahnya ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau sepengamatan saya malam ini, seperti ini ya jangankan ekonomi tumbuh, yang ada bisa kolaps semua mulai dari pedagang yang punya modal besar sampai PKL (pedagang kaki lima). Tapi sekali lagi, kami akan coba komunikasikan dengan pemkot," pungkas Yohanes.