Soal Pungutan Biaya Pemakaman Korban Covid-19 di Madiun, Petugas RSUD Caruban Hanya Bebani Rp 500.000 untuk Ganti Kain Kafan

Sempat hubungi Eni

Widarto sempat menghubungi Eni terkait informasi penarikan biaya pemakaman dari keluarga korban.

Namun dijawab uang yang diberikan warga untuk biaya kain kafan dan penguburan.

Ia menuturkan saat datang membawa jenazah, Eni tidak membawa kain kafan.

Ia membantu memandikan sekaligus mengkafani dua jenazah pasien Covid-19 lantaran pertimbangan kemanusiaan.

“Daripada jenazah itu terlunta-lunta,” ungkap Widarto.

Widarto mengaku tidak ada biaya lain-lain selain hanya mengganti kain kafan.

Menurutnya saat itu ada stok kain kafan di rumah sakit, namun hanya diperuntukkan bagi jenazah yang berasal dari rumah sakit.

“Di belakang ada stok. Kemudian dipakai ya harus ganti lagi. Kalau stok lima dipakai satu maka harus diganti lagi,” ungkap Widarto.

Ia menambahkan seandainya jenazah itu dari rumah sakit maka gratis. Namun lantaran berasal dari luar rumah sakit maka hanya mengganti kain kafan saja.

Baca juga: Keluarga Korban Covid-19 di Kabupaten Madiun Diminta Biaya Pemakaman, Disebut untuk Mandikan Jenazah

Dilaporkan ke kejaksaan

Pergerakan Tuntas Anti Korupsi (Petir) melaporkan dugaan korupsi penarikan uang pemakaman jenazah Covid-19, bagi keluarga korban di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (9/12/2021).

Koordinator Petir, Rizal Simanjuntak menuturkan aduan dugaan korupsi dilaporkan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Ia menyayangkan lantaran masyarakat yang terdampak Covid-19 banyak yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

“Sangat disayangkan karena masyarakat yang terdampak Covid-19 itu kan ekonomi lemah. Jadi pihak seharusnya membantu,” kata Rizal.

Soal kerugian yang diderita warga, Rizal menyampaikan masih sementara tahap evaluasi terlebih dahulu di kejaksaan.

Dengan demikian, tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang nantinya akan mencari barang bukti lain di masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Masyarakat di sini dimintai tambahan anggaran untuk biaya pemakaman Covid-19. Seharusnya pemerintah desa menanggung karena pemerintah daerah sudah menyampaikan agar dana desa untuk penanggulangan covid-19. Apalagi untuk biaya pemakaman jenazah Covid-19,” jelas Rizal