Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Putuskan Tak Ajukan Banding

Kompas.com - 07/12/2021, 10:34 WIB
Tersangkas kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 Nurdin Abdullah berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan karena diduga menerima uang total Rp5,4 miliar dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATersangkas kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 Nurdin Abdullah berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan karena diduga menerima uang total Rp5,4 miliar dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

KOMPAS.com- Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima putusan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Lewat kuasa hukumnya, Nurdin menyatakatan tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

"Pak NA (Nurdin Abdullah) telah memutuskan tidak mengajukan banding terhadap putusan itu," ujar Penasihat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin (6/12/2021) seperti dilansir Antara.

Baca juga: KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Soal alasan kliennya menolak mengajukan banding satu tingkat di atas PN Tipikor Makassar, Arman enggan merinci.

"Telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik oleh Pak NA, begitupun tim penasihat hukum dan pihak keluarga untuk tidak mengajukan banding," tutur Arman kembali menekankan.

Sebagai informasi, Nurdin Abdullah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.

Vonis ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (29/11/2021) malam.

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik Nurdin Abdullah Selama 3 Tahun

Hakim ketua, Ibrahim Palino, menilai Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari terpidana Edy Rahmat dan kontraktor, Agung Sucipto.

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 lima tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dan jika denda tidak dibayar akan diganti empat bulan kurungan,” kata Ibrahim dalam persidangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Kami Ditipu, Kami Diiming-imingi Akan Diurus Jadi Veteran'

"Kami Ditipu, Kami Diiming-imingi Akan Diurus Jadi Veteran"

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Januari 2022

Regional
5 Mercusuar Bersejarah di Indonesia, Ada yang Dibangun di Aceh, tapi Gunakan Tenaga Ratusan Warga Ambon

5 Mercusuar Bersejarah di Indonesia, Ada yang Dibangun di Aceh, tapi Gunakan Tenaga Ratusan Warga Ambon

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 17 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 17 Januari 2022

Regional
Dua Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Dua Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Regional
Dua Tersangka Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Korban Hamil

Dua Tersangka Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Korban Hamil

Regional
Sopir Ekspedisi Ditahan di Polsek Tanpa Status Hukum Jelas, Kapolda Lampung Cari Pelapornya

Sopir Ekspedisi Ditahan di Polsek Tanpa Status Hukum Jelas, Kapolda Lampung Cari Pelapornya

Regional
Vaksinasi Booster di NTB Dimulai 19 Januari, Lansia Jadi Prioritas

Vaksinasi Booster di NTB Dimulai 19 Januari, Lansia Jadi Prioritas

Regional
7 Kilang Minyak Milik Indonesia, dari yang Tertua hingga Terbesar

7 Kilang Minyak Milik Indonesia, dari yang Tertua hingga Terbesar

Regional
Mengenal Garis Pemisah Fauna di Nusantara: Garis Wallace, Garis Weber, dan Garis Lydekker

Mengenal Garis Pemisah Fauna di Nusantara: Garis Wallace, Garis Weber, dan Garis Lydekker

Regional
Sejarah Pesawat Pertama buatan Indonesia, Mimpi BJ Habibie yang Terhalang Krisis Moneter

Sejarah Pesawat Pertama buatan Indonesia, Mimpi BJ Habibie yang Terhalang Krisis Moneter

Regional
Kasus Pembakaran Rumah Jurnalis di Aceh, Pangdam IM: Kami Berkomitmen Penegakan Hukum

Kasus Pembakaran Rumah Jurnalis di Aceh, Pangdam IM: Kami Berkomitmen Penegakan Hukum

Regional
5 Remaja yang Lempar Mobil Demi Konten Dibebaskan Polisi, Ini Alasannya

5 Remaja yang Lempar Mobil Demi Konten Dibebaskan Polisi, Ini Alasannya

Regional
Dijanjikan Jadi Veteran, 52 Lansia di NTT Diduga Tertipu Miliaran Rupiah

Dijanjikan Jadi Veteran, 52 Lansia di NTT Diduga Tertipu Miliaran Rupiah

Regional
Digugat Warganya Terkait Pengisian Perangkat Desa, Bupati Blora: Kita Hadapi

Digugat Warganya Terkait Pengisian Perangkat Desa, Bupati Blora: Kita Hadapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.