Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf, Anggota Pemuda Pancasila Datangi DPRD Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Puluhan anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (29/11/2021).

Sejatinya, mereka datang ke sana untuk menggelar aksi unjuk rasa damai, menuntut agar anggota DPR RI, Junimart Girsang meminta maaf kepada ormas itu.

Namun, saat tiba di sana, mereka langsung disambut dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution dan Arun Mustafa. 

Baca juga: Sejarah Berdirinya Pemuda Pancasila, Fakta, dan Sepak Terjangnya

Puluhan anggota PP itu, langsung diterima di ruangan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut.

Dalam pertemuan perwakilan ormas itu menyampaikan tuntutan mereka agar kasus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada DPR RI.

Mereka menuntut Junimart meminta maaf sebagai buntut ucapannya yang meminta untuk membubarkan PP.

Baca juga: Tersinggung Pernyataan Junimart Girsang, Anggota Pemuda Pancasila Geruduk DPRD Banyumas: Tiada Maaf

"Kami datang ke sini meminta agar kasus Junimart ditindak lanjuti oleh DPRD Sumut," sebut Sekertaris MPW PP Sumut, Alim Madhy.

Massa menilai apa diucapkan oleh Politisi Partai PDIP itu, melukai hati seluruh kader PP beberapa waktu lalu dengan mengatakan agar organisasi berbaju oranye tersebut di bubarkan. 

Alim mengungakapkan aksi mereka lakukan lebih Arif dan kondusif. Sehingga pendemo menyampaikan tuntutan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Bahkan kami telah menyerahkan surat resmi agar surat ini kami harapkan bisa sampai ke DPR RI," sebut Alim. 

Baca juga: Dikeroyok Anggota Pemuda Pancasila, KBO Ditlantas Polda Metro Jaya Alami Penggumpalan Darah di Kepala

Dengan alasan pandemi COVID-19, Alim menjelaskan hanya mengerahkan massa dengan jumlah puluhan. Dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Jadi kami hanya melakukan aksi damai seperti ini. Kami dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Sumut meminta agar Junimart segera meminta maaf baik di media cetak, elektronik dan online secara terbuka. Kalau tidak ada permintaan maaf akan kita kaji ulang," sebut Alim.