BLITAR, KOMPAS.com - Massa yang hendak berunjuk rasa di Pendopo Bupati Blitar batal melakukan aksinya, Senin (19/4/2021), karena organisasi Pemuda Pancasila (PP) lebih dulu memblokade area unjuk rasa.
Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) itu hendak menuntut Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso keluar dari rumah dinas bupati di Pendopo Hadinegoro, Jalan Semeru Kota Blitar.
Rumah itu seharusnya ditempati Bupati Blitar Rini Syarifah.
Namun sejak pukul 08.00 WIB, sejumlah anggota Pemuda Pancasila telah memadati area Pendopo Hadinegoro untuk mengadang massa GPI melakukan aksinya.
Melihat potensi bentrokan, polisi meminta kelompok GPI membatalkan aksinya.
"Kami dengan pendekatan persuasif meminta kelompok GPI membatalkan saja rencana unjuk rasa ke Pendopo Hadinegoro," ujar Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setiawan saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Baca juga: Chadisin, Anggota Banser yang Meninggal Saat Jadi Imam Shalat Dikenal Sederhana dan Tulus
Yudhi mengatakan, di sisi lain polisi juga meminta massa PP yang sudah berada di area Pendopo Bupati Blitar itu segera membubarkan diri.
Polisi melakukan negosiasi dengan massa GPI di titik kumpul yang terletak tidak jauh dari Pendopo Hadinegoro.
Massa GPI akhirnya mengalihkan sasaran unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro yang berjarak sekitar lima kilometer dari Pendopo Hadinegoro.
Di halaman Kantor DPRD, massa GPI melakukan aksi sebentar dan membubarkan diri.
"Kami mengalah demi menjaga situasi kondusif Blitar. Tapi di Kantor DPRD ternyata juga tidak ada orang, tidak ada yang menemui," ujar koordinator massa GPI, Joko Prasetyo.
Joko membenarkan adanya permintaan dari pihak Polres Blitar Kota agar aksi unjuk rasa yang akan dilakukan kelompoknya dibatalkan.