Komisi X DPR RI Puji Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya, Ini Alasannya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diapresiasi banyak pihak.

Salah satu apresiasi datang dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah yang berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Otak Penjambretan Tas Jaksa Kejari Surabaya Ditangkap, Ternyata Residivis

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan jajaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang sangat serius mempersiapkan tahapan pada pelaksanaan PTM.

"Kota Surabaya sangat luar biasa, karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM," kata Agustina di Balai Kota Surabaya, Jumat.

Oleh karena itu, Agustina mengatakan, Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM.

Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.

"Surabaya memiliki cara yang konkret dalam menghindari klaster sekolah dengan menggelar tes swab berkala," kata dia.

"Hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia," imbuh dia.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan, Komisi X DPR RI ingin mengetahui perkembangan dan persiapan penyelenggaraan PTM di Kota Surabaya.

"Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik," ujar Cak Ji, sapaan akrabnya.

Meski Kota Surabaya tengah berjuang untuk menekan laju Covid-19, Cak Ji mengatakan, Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

"Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM," ucap Cak Ji.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengutarakan, pelaksanaan PTM di Kota Surabaya telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP.

Dalam pelaksanaan PTM, Dinas Pendidikan telah meminta izin wali murid.