Kompas.com - 18/11/2021, 08:49 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Penetapan UMP 2022 itu mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal itu justru mendapat protes dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Tuntutan kami pemerintah tak memakai aturan UU Ciptaker dan PP 36. Yogyakarta sebagai daerah istimewa harus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," ujar Irsyad Ade Irawan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPSI DIY, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Buruh Minta UMP 2022 Naik 8,9 Persen, Ini Respons Gubernur Banten

Tak sesuai kebutuhan hidup buruh

Menurut Irsyad, PP 36 dan UU Ciptaker menggunakan formula yang aneh atau dan tidak mencerminkan hidup layak riil masyarakat di Yogyakarta.

Selain itu, hal yang janggal menurut Irsyad adalah proses penentuan menggunakan PP 36 dan UU Ciptaker tidak melalui proses survei.

"Tidak ada survei. Dewan pengupahan tinggal menambah, mengurang, dan membagi. Kalau seperti itu dewan pengupahan mending dibubarkan saja. Yang ngitung itu PNS di Disnakertrans pakai kalkulator, ditambah, dikurang kemudian diumumkan," urainya.

Baca juga: Soal Penetapan UMP Sumut, Ini Janji Edy Rahmayadi

Dirinya juga meminta perwakilan KSPSI DIY untuk walk out saat diajak rapat penetapan UMP 2022 DIY.

Alasannya, rapat penetepan UMP 2022 tersebut masih mengacu pada UU Cipta Kerja dan PP 36. 

Baca juga: Tuntut Kenaikan Upah 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Ganjar Pranowo

"Kemarin menginstruksikan ke perwakilan kami agar WO atau keluar dalam rapat pembahasan upah minimum provinsi. Alasannya, dasar yang dipakai UU Cipta kerja, PP 36 tentang pengupahan. Padahal, kami menolak UU Cipta kerja," kata Irsyad saat dihubungi wartawan, Senin (15/11/2021).

Untuk itu, pihaknya pun mendesak Pemerintah Provinsi DIY untuk menggunakan formula sendiri dalam menentukan upah buruh.

Menurutnya, kenaikan upah di tengah pandemi seharusnya bisa memperbaiki perkonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meminimalisir jurang ketimpangan sosial.

"Tuntutan kami pemerintah tak memakai aturan UU Ciptaker dan PP 36. Yogyakarta sebagai daerah istimewa harus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," ujar dia.

Irsyag lalu menjelaskan, upah minimum di DIY agar bisa mencapai standar minimum kehidupan hidup layak (KHL) adalah di kisaran Rp 2,5 - 3 juta.

Baca juga: Perekonomian Lokal Tumbuh 4 Persen, Pemprov DIY Janjikan Kenaikan UMP pada 2022

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Swab PCR di Batam, Warga Pekanbaru Positif Covid-19 Varian Omicron

Swab PCR di Batam, Warga Pekanbaru Positif Covid-19 Varian Omicron

Regional
8,5 Ton Pala Maluku Diekspor ke Eropa Lewat Pelabuhan Ambon

8,5 Ton Pala Maluku Diekspor ke Eropa Lewat Pelabuhan Ambon

Regional
Penambang Tewas Ditembak Oknum Brimob di Pulau Buru, Warga Marah Bakar Rumah dan Mobil

Penambang Tewas Ditembak Oknum Brimob di Pulau Buru, Warga Marah Bakar Rumah dan Mobil

Regional
Rem Truk Tangki Blong di Jalan Bypass Bandar Lampung Tabrak 3 Mobil dan 1 Sepeda Motor

Rem Truk Tangki Blong di Jalan Bypass Bandar Lampung Tabrak 3 Mobil dan 1 Sepeda Motor

Regional
Speedboat Rombongan Wawali Tual Mati Mesin, 20 Penumpang Selamat

Speedboat Rombongan Wawali Tual Mati Mesin, 20 Penumpang Selamat

Regional
Disperindag Aceh Utara Awasi 27 Minimarket agar Jual Minyak Goreng Sesuai HET

Disperindag Aceh Utara Awasi 27 Minimarket agar Jual Minyak Goreng Sesuai HET

Regional
Oknum Brimob Mengamuk di Gunung Botak Maluku, Tembak Warga hingga Tewas

Oknum Brimob Mengamuk di Gunung Botak Maluku, Tembak Warga hingga Tewas

Regional
Jenazah DJ Indah Cleo Teridentifikasi, Keluarga Ingin Segera Bawa ke Padang

Jenazah DJ Indah Cleo Teridentifikasi, Keluarga Ingin Segera Bawa ke Padang

Regional
Barongsai: Sejarah, Makna, dan Tarian

Barongsai: Sejarah, Makna, dan Tarian

Regional
Siapa KKB Papua dan Apa Tujuannya?

Siapa KKB Papua dan Apa Tujuannya?

Regional
Selfie Bersama Anaknya di Pinggir Rel, Ibu Muda di Cilacap Tewas Tersambar KA

Selfie Bersama Anaknya di Pinggir Rel, Ibu Muda di Cilacap Tewas Tersambar KA

Regional
Pangdam Pattimura Pimpin Upacara Pemakaman Prajurit TNI yang Gugur di Papua

Pangdam Pattimura Pimpin Upacara Pemakaman Prajurit TNI yang Gugur di Papua

Regional
Kapolresta Banjarmasin: Kalau Boleh Menembak, Saya Tembak Kepalanya

Kapolresta Banjarmasin: Kalau Boleh Menembak, Saya Tembak Kepalanya

Regional
Di Kebumen, Rumah Warga Disulap Jadi Tempat Karaoke Ilegal untuk Pesta Miras

Di Kebumen, Rumah Warga Disulap Jadi Tempat Karaoke Ilegal untuk Pesta Miras

Regional
3 Jenazah Korban Kebakaran Diskotek Double O Teridentifikasi, Termasuk DJ Indah Cleo

3 Jenazah Korban Kebakaran Diskotek Double O Teridentifikasi, Termasuk DJ Indah Cleo

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.