BALI, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi peringatan evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di depan Kampus Universitas Udayana Jalan PB Sudirman Kota Denpasar, Kamis (21/10/2021).
Juru bicara aliansi Bali Tidak Diam Muhammad Novriansyah Kusumapratama mengatakan, unjuk rasa menyuarakan sejumlah tuntutan.
Salah satunya menyoroti soal kinerja KPK yang memburuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Turunnya indeks persepsi korupsi merupakan gambaran nyata bahwa komitmen penegakan korupsi di era Jokowi patut dipertanyakan," kata Novriansyah di lokasi aksi, Kamis.
Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi
Novriansyah menyebutkan, buruknya penanganan korupsi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bermula saat adanya revisi UU KPK yang mendapatkan berbagai penolakan publik.
Pasal-pasal di dalam revisi tersebut telah merombak KPK dan sistem kerjanya sehingga mempersulit penegakan hukum korupsi yang semakin merajalela.
Kondisi itu, lanjut Novriansyah, diperparah oleh pimpinan KPK yang dikomandoi oleh Firli Bahuri.
Sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dilakukan komisioner dan membuat publik mempertanyakan muruah KPK sebagai lembaga yang tedepan dalam melawan korupsi.
"Puncaknya adalah ketika terjadi pemecatan 57 pegawai KPK yang berintegritas melalui mekanisme tes TWK yang cacat secara hukum dan moral," kata dia.
Baca juga: Pabrik Biodiesel yang Baru Diresmikan Jokowi Mampu Serap 2.320 Tenaga Kerja Baru