Demo 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mahasiswa di Bali Serukan Cabut Revisi UU KPK dan Pecat Firli Bahuri

Juru bicara aliansi Bali Tidak Diam Muhammad Novriansyah Kusumapratama mengatakan, unjuk rasa menyuarakan sejumlah tuntutan.

Salah satunya menyoroti soal kinerja KPK yang memburuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Turunnya indeks persepsi korupsi merupakan gambaran nyata bahwa komitmen penegakan korupsi di era Jokowi patut dipertanyakan," kata Novriansyah di lokasi aksi, Kamis.

Novriansyah menyebutkan, buruknya penanganan korupsi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bermula saat adanya revisi UU KPK yang mendapatkan berbagai penolakan publik.

Pasal-pasal di dalam revisi tersebut telah merombak KPK dan sistem kerjanya sehingga mempersulit penegakan hukum korupsi yang semakin merajalela.

Kondisi itu, lanjut Novriansyah, diperparah oleh pimpinan KPK yang dikomandoi oleh Firli Bahuri.

Sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dilakukan komisioner dan membuat publik mempertanyakan muruah KPK sebagai lembaga yang tedepan dalam melawan korupsi.

"Puncaknya adalah ketika terjadi pemecatan 57 pegawai KPK yang berintegritas melalui mekanisme tes TWK yang cacat secara hukum dan moral," kata dia.

Salah satunya dengan cara mencabut revisi UU KPK dan memecat ketua KPK Firli Bahuri.

"Cabut revisi UU KPK dan pecat Firli Bahuri," tuturnya.

Selain itu, peserta aksi juga menyoroti RUU PKS yang tak kunjung disahkan di tengah kekerasan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.

Hal tersebut menunjukkan secara tegas bahwa pemerintah tak pernah berpihak kepada korban-korban kekerasan seksual khususnya kaum perempuan.

"Belum lagi dengan revisi draft RUU PKS versi Baleg yang bermasalah. Subtansi pasal-pasal yang krusial diubah ataupun dihilangkan," tuturnya.

Ia pun mendorong agar RUU PKS segera disahkan. Dengan begitu, keberpihakan pemerintah terharap korban-korban kekerasan seksual khususnya kaum perempuan bisa terlihat.

"Jadi (segera) sahkan RUU PKS versi draft masyarakat sipil," pungkasnya.