Atas dasar itu, Novriansyah mengaku, seluruh peserta aksi sepakat untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat memperbaiki kinerja KPK.
Salah satunya dengan cara mencabut revisi UU KPK dan memecat ketua KPK Firli Bahuri.
"Cabut revisi UU KPK dan pecat Firli Bahuri," tuturnya.
Selain itu, peserta aksi juga menyoroti RUU PKS yang tak kunjung disahkan di tengah kekerasan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.
Hal tersebut menunjukkan secara tegas bahwa pemerintah tak pernah berpihak kepada korban-korban kekerasan seksual khususnya kaum perempuan.
"Belum lagi dengan revisi draft RUU PKS versi Baleg yang bermasalah. Subtansi pasal-pasal yang krusial diubah ataupun dihilangkan," tuturnya.
Ia pun mendorong agar RUU PKS segera disahkan. Dengan begitu, keberpihakan pemerintah terharap korban-korban kekerasan seksual khususnya kaum perempuan bisa terlihat.
"Jadi (segera) sahkan RUU PKS versi draft masyarakat sipil," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.