Pemda harus pastikan masyarakat patuh prokes
Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten atau kota juga harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan.
Untuk itu, Emil meminta petugas Satpol PP, TNI, Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.
"Kalau ada keramaian di PKL (pedagang kaki lima), tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik, masih jaga jarak, kita masih izinkan dengan kebijakan prokes," katanya.
Pemprov Jabar pun terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.
"Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," ungkapnya.
Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatan dilakukan dengan surat keterangan sudah di-swab
"Khususnya bagi tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab Antigen, yang tidak terlalu merepotkan," ujarnya.
Sementara untuk sertifikat vaksin, diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya.
"Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah publik," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.