Mobilitas Masyarakat di Jabar Meningkat, Ridwan Kamil Ingatkan Warga Disiplin Prokes

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu ia katakan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang terlihat dari kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan aglomerasi Bandung Raya (Bandung-Cimahi-Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi).

Baca juga: Hadiri Munas PPP di Semarang, Ridwan Kamil Bicara Tantangan Pemimpin di Era Disrupsi

"Kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali," ujar Emil, sapaan akrabnya, Senin (18/10/2021).

Meski demikian, tingkat vaksinasi di wilayah tersebut cukup tinggi dibandingkan daerah lain.

Sebagai contoh, vaksinasi dosis pertama di Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen.

Baca juga: Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Sementara, vaksinasi dosis kedua sebesar 67,97 persen mendekati target.

Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.

"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," kata Emil.

Emil juga menyebut, saat ini proses vaksinasi massal terus digencarkan.

Pemda harus pastikan masyarakat patuh prokes

Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten atau kota juga harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan.

Untuk itu, Emil meminta petugas Satpol PP, TNI, Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.

"Kalau ada keramaian di PKL (pedagang kaki lima), tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik, masih jaga jarak, kita masih izinkan dengan kebijakan prokes," katanya.

Pemprov Jabar pun terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.

"Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," ungkapnya.

Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatan dilakukan dengan surat keterangan sudah di-swab

"Khususnya bagi tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab Antigen, yang tidak terlalu merepotkan," ujarnya.

Sementara untuk sertifikat vaksin, diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya.

"Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah publik," tambahnya.