Dana Covid-19 Rp 107 Miliar di Jember Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, DPRD Akan Lapor Penegak Hukum

JEMBER, KOMPAS.com – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) menemukan adanya dana Covid-19 Pemkab Jember senilai Rp 107 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai kegiatan penanganan virus corona.

Mulai dari belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bansos dan belanja barang pakai habis.

Seperti ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, alat pelindung diri.

Selain itu, juga belanja modal seperti alat kesehatan dan wastafel. Kemudian belanja bansos berupa sembako dan uang tunai.

Baca juga: Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Bupati Jember Bingung Cari Jawaban

Lapor ke Aparat Penegak Hukum

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pihak DPRD Jember bersama Pemkab Jember sudah mendatangi kantor BPK Perwakilan Jawa Timur untuk membahas temuan tersebut.

Salah satu hasilnya, BPK dan Pemkab Jember berupaya agar temuan Rp 107 miliar cepat keluar dari neraca keuangan Pemkab.

“Ini agar tidak mengganggu penilaian di opini tahun-tahun berikutnya,” kata Halim pada Kompas.com di DPRD Jember, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Kerap Bikin Onar, Seorang Napi di Lapas Jember Dipindahkan ke Nusakambangan

Menurut dia, cara tercepat agar dana Covid-19 Rp 107 miliar bisa selesai yakni melalui putusan hakim.

Artinya, kasus temuan tersebut dilaporkan pada Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua DPC Gerindra Jember ini menambahkan salah satu masalah lain terkait penggunaan dana Covid-19 itu adalah belanja wastafel senilai Rp 31 miliar.

Utang belanja penanganan Covid-19 ini tidak didukung dengan bukti memadai sehingga menjadi temuan BPK.

“BPK tdk menyarankan untuk pembayaran piutang ke wastafel karena berisiko,” tambah dia.

Baca juga: Temuan BPK, Pemkab Jember Alami Kerugian Rp 200 Miliar

BPK akan audit investigasi

Halim menilai, ada kemungkinan BPK akan melakukan audit investigasi.

Namun, hal itu masih menunggu persetujuan dari BPK Pusat.

Selain itu, pihak DPRD Jember masih akan membahas teknis laporan pada APH.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menambahkan pihaknya memilih untuk melaporkan temuan BPK tersebut pada aparat penegak hukum.

Namun bukan dirinya yang melaporkan, melainkan DPRD Jember.

“Tidak mungkin bupati menyerahkan sendiri ke APH, saya melaporkan diri saya sendiri, karena bupati yang bertanggung jawab,” jelas Hendy.

Untuk itu, Hendy meminta agar DPRD Jember yang melaporkan temuan tersebut pada APH, baik pada pihak kepolisian maupun kejaksaan.