Kompas.com - 04/09/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi Shutterstock/Pepsco StudioIlustrasi

 

Mahar jabatan dan campur tangan Hasan

Dalam keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, suami Tantri, Hasan Aminuddin terlibat dalam jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo.

Pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Porbolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 diundur.

Sehingga, terhitung 9 September 2021, ada 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Kekosongan jabatan inilah yang dimanfaatkan Tantri beserta suaminya Hasan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades, diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari ASN dan pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Mereka memberlakukan syarat khusus yakni usulan nama para Penjabat Kepala Desa harus mendapat persetujuan Hasan, selaku orang kepercayaan Puput.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Persetujuan itu berupa paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Bupati Probolinggo.

Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Disebut Tebar Ancaman Mutasi ke ASN

Para calon Penjabat Kepala Desa tersebut juga diwajibkan menyetorkan sejumlah uang.

Hasan, menurut keterangan KPK, meminta supaya Kepala Desa menemuinya di bawah koordinasi Camat dan bukan secara perseorangan.

Pertemuan 12 Penjabat Kepala Desa pun dilakukan pada Jumat, 27 Agustus 2021 di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo.

"Diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang pada PTS (Puput Tantriana Sari) melalui HA (Hasan Aminuddin) dengan perantara DK (Doddy Kurniawan)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Mereka yang hadir diminta menyiapkan uang Rp 20 juta sehingga total terkumpul Rp 240 juta.

Sedangkan di wilayah Kecamatan Paiton, Muhammad Ridwan juga mengumpulkan uang dari para ASN berjumlah Rp 112,5 juta untuk diserahkan pada Puput melalui Hasan.

Baca juga: Pesan Bupati Probolinggo pada ASN Sebelum Terjaring OTT KPK: Menjadi Pemimpin Tidak Mudah

22 orang menjadi tersangka

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) memberikan keterangan pers tentang operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) dan suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin serta mengamankan barang bukti Rp326.500.000 dan menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) memberikan keterangan pers tentang operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) dan suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin serta mengamankan barang bukti Rp326.500.000 dan menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

KPK kemudian menetapkan Puput Tantriana Sari, Hasan Aminudin, Doddy Kurniawan, serta Muhamad Ridwan sebagai tersangka penerima suap.

Selanjutnya, terdapat 18 tersangka pemberi suap, yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im dan Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP,

Sedangkan, tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Plt Bupati Probolinggo Sebut Proses Pengisian Jabatan Kepala Desa Tetap Berjalan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Serda Putra Rahadi yang Gugur di Papua Segera Diterbangkan ke Aceh

Jenazah Serda Putra Rahadi yang Gugur di Papua Segera Diterbangkan ke Aceh

Regional
Pihak Unsri Bantah Coret Nama Korban Pelecehan Seksual Dosen dari Daftar Yudisium: Diikutkan Sesi Kedua

Pihak Unsri Bantah Coret Nama Korban Pelecehan Seksual Dosen dari Daftar Yudisium: Diikutkan Sesi Kedua

Regional
Gugat Prabowo Subianto Rp 501 Miliar, Eks Ketua DPC Gerindra: Ketua Umum yang Menandatangani Pemecatan Saya

Gugat Prabowo Subianto Rp 501 Miliar, Eks Ketua DPC Gerindra: Ketua Umum yang Menandatangani Pemecatan Saya

Regional
Eks Ketua DPC Gerindra Ungkap Alasan Gugat Prabowo Subianto Rp 501 Miliar

Eks Ketua DPC Gerindra Ungkap Alasan Gugat Prabowo Subianto Rp 501 Miliar

Regional
Dari Karo ke Jakarta, Ini Alasan Masyarakat Liang Melas Kirim 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi di Istana Negera

Dari Karo ke Jakarta, Ini Alasan Masyarakat Liang Melas Kirim 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi di Istana Negera

Regional
Pilpres 2024, Nasdem Minta Ridwan Kamil Tegaskan Sikap dan Daftar Jadi Kader

Pilpres 2024, Nasdem Minta Ridwan Kamil Tegaskan Sikap dan Daftar Jadi Kader

Regional
Menjaga Rusa Timor, NTT dari Kepunahan Melalui Penangkaran

Menjaga Rusa Timor, NTT dari Kepunahan Melalui Penangkaran

Regional
Terbongkar dari Cuitan Twitter, Mahasiswi Unsri Dilecahkan Oknum Dosen Saat Bimbingan Skripsi

Terbongkar dari Cuitan Twitter, Mahasiswi Unsri Dilecahkan Oknum Dosen Saat Bimbingan Skripsi

Regional
Punya 4 Anak Balita, Penahanan Wanita Korban Penganiayaan Satpol PP Ditangguhkan

Punya 4 Anak Balita, Penahanan Wanita Korban Penganiayaan Satpol PP Ditangguhkan

Regional
Sepasang Dokter Selingkuh, Terjaring Razia Satpol PP di Hotel, Kini Dilaporkan Istri ke Polisi

Sepasang Dokter Selingkuh, Terjaring Razia Satpol PP di Hotel, Kini Dilaporkan Istri ke Polisi

Regional
Cerita Para Perempuan Positif HIV di Papua, Masih Ingin Hidup dan Melihat Anak Beranjak Dewasa

Cerita Para Perempuan Positif HIV di Papua, Masih Ingin Hidup dan Melihat Anak Beranjak Dewasa

Regional
Istri Kopral TNI Dianiya Perampok, Bermula Pergoki Pelaku yang Hendak Beraksi

Istri Kopral TNI Dianiya Perampok, Bermula Pergoki Pelaku yang Hendak Beraksi

Regional
Lampiaskan Kemarahan, Oknum Suporter Aniaya Pedagang Angkringan

Lampiaskan Kemarahan, Oknum Suporter Aniaya Pedagang Angkringan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Joko Santoso Alami Kebutaan Usai Vaksin | Sopir Taksi Online Tewas Dibunuh Penumpangnya

[POPULER NUSANTARA] Joko Santoso Alami Kebutaan Usai Vaksin | Sopir Taksi Online Tewas Dibunuh Penumpangnya

Regional
Mahasiswi Unsri Diduga Korban Pelecehan Seksual Dosen Dicoret dari Daftar Yudisium, Ini Penjelasan Kampus

Mahasiswi Unsri Diduga Korban Pelecehan Seksual Dosen Dicoret dari Daftar Yudisium, Ini Penjelasan Kampus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.