Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengakui adanya proyek renovasi rumah dinas tersebut.
Raflis menceritakan, untuk membangun fisik rumah diawali dengan pembuatan detail engineering design (DED) yang disiapkan oleh konsultan perencana.
DED tersebut diperiksa oleh tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian baru keluar HPS.
"Dari itu baru kita usulkan kepada LPSE untuk dilelang," kata Raflis yang dihubungi Kompas.com, Jumat (20/8/2021).
Berdasarkan Unit Layanan Pengadaan (ULP), nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas yang bagian belakang yang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp 5.690.000.000,
Raflis mengatakan, renovasi rumah itu bukan bagian rumah utama, tapi bagian belakang yang akan dipergunakan untuk ruangan fitnes, ruang tamu dan shelter.
"Ada tiga lantai, yaitu untuk ruangan fitnes lantai satu, kemudian ruangan tamu dan shelter," kata Raflis.
Raflis menjelaskan, rehab bagian belakang itu sangat penting, karena berfungsi untuk shelter dan ruang tamu yang bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang terpapar Covid-19.
Sebelumnya, bangunan belakang rumah dinas itu merupakan ruang terbuka yang konstruksinya tidak aman, karena sejak gempa 2009 lalu tidak pernah direhabilitasi.
Sementara itu, menurut Raflis, bangunan rumah utama yang ditempati Ketua DPRD Sumbar Supardi sebenarnya juga sudah rusak, di mana atapnya sudah banyak yang bocor.
"Bangunan utama sebenarnya sudah banyak yang rusak seperti atapnya bocor, kuncinya rusak dan lainnya. Tapi ini belum kita rehab," kata Raflis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.