Usai Polemik Mobil Dinas, Kini Muncul Biaya Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar

PADANG, KOMPAS.com - Polemik soal mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah usai.

Namun, kini muncul isu baru terkait renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Rehabilitasi rumah dinas itu menuai kritik karena dilaksanakan saat pandemi virus corona.

Kritikan itu muncul di media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp dan yang lainnya.

Baca juga: Masih Pandemi tapi Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar, Ini Respons Fraksi Gerindra

Seorang pemilik akun Facebook Maidestal Hari Mahesa menuliskan, "Yth Bung Andre Rosiade, ini rumah dinas Ketua DPRD Sumbar anggarannya gila-gilaan lagi nih. Kemarin kata Bung Andre segala macam lah tentang pembelian kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang kalau tidak salah kurang lebih anggarannya terpakai Rp 1,5 M an lah,".

"Nah ini untuk Rumdin Ketua DPRD yang mana Beliau adalah berasal dari partainya Bung sendiri dan sebagai Ketua DPD Gerindra. Gimana nih tanggapan dan Ciloteh nya,".

Baca juga: Dikritik Beli Mobil Dinas Baru Rp 2 Miliar, Gubernur Sumbar Minta Maaf dan Serahkan Kendaraan ke Satgas Covid-19

Dikutip dari halaman situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar, disebutkan bahwa nama tender proyek tersebut adalah rehab rumah dinas DPRD Sumbar dengan kategori pekerjaan konstruksi.

Instansi yang melaksanakan adalah Pemprov Sumbar dan Satuan Kerja Sekretariat DPRD Sumbar.

Kemudian jumlah pagu sebesar Rp 7,36 miliar dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6,8 miliar.

Baca juga: Wagub Audy Ikuti Langkah Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Baru untuk Penanganan Covid-19

Konfirmasi Sekretaris DPRD Sumbar

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengakui adanya proyek renovasi rumah dinas tersebut.

Raflis menceritakan, untuk membangun fisik rumah diawali dengan pembuatan detail engineering design (DED) yang disiapkan oleh konsultan perencana.

DED tersebut diperiksa oleh tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian baru keluar HPS.

"Dari itu baru kita usulkan kepada LPSE untuk dilelang," kata Raflis yang dihubungi Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

Berdasarkan Unit Layanan Pengadaan (ULP), nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas yang bagian belakang yang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp 5.690.000.000,

Raflis mengatakan, renovasi rumah itu bukan bagian rumah utama, tapi bagian belakang yang akan dipergunakan untuk ruangan fitnes, ruang tamu dan shelter.

"Ada tiga lantai, yaitu untuk ruangan fitnes lantai satu, kemudian ruangan tamu dan shelter," kata Raflis.

Raflis menjelaskan, rehab bagian belakang itu sangat penting, karena berfungsi untuk shelter dan ruang tamu yang bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang terpapar Covid-19.

Sebelumnya, bangunan belakang rumah dinas itu merupakan ruang terbuka yang konstruksinya tidak aman, karena sejak gempa 2009 lalu tidak pernah direhabilitasi.

Sementara itu, menurut Raflis, bangunan rumah utama yang ditempati Ketua DPRD Sumbar Supardi sebenarnya juga sudah rusak, di mana atapnya sudah banyak yang bocor.

"Bangunan utama sebenarnya sudah banyak yang rusak seperti atapnya bocor, kuncinya rusak dan lainnya. Tapi ini belum kita rehab," kata Raflis.