Gubernur Kepri: PPKM Level 4 Berhasil Tekan Kasus Harian Covid-19, Bisa Turun ke Level 2

Ansar juga menjelaskan bahwa Pemprov Kepri sudah menjalankan kewajiban memenuhi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari anggaran daerah.

Anggaran yang wajib disediakan berjumlah Rp186 miliar, namun dirinya telah mengalokasikan sebanyak Rp232 miliar. Dari jumlah tersebut tingkat realisasi yang telah tercapai adalah 31.05 persen.

"Untuk (insentif) nakes, kami juga sudah mencapai lima puluh enam persen. Sampai Juli untuk berikutnya dibayar setiap bulan sampai dengan akhir tahun," sebut Ansar.

Kepri juga termasuk Provinsi dengan penyerapan BLT Desa tertinggi yaitu 58,25 persen atau sudah tersalurkan Rp64,39 miliar dari pagu BLT Desa sebesar Rp110 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mendorong kepada kepala daerah untuk menggunakan dana bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan peningkatan tracing di Kepri, saat ini yang menjadi kendala adalah penginputan data pada aplikasi SiLacak yang terlambat dikarenakan keterbatasan personil yang ada.

Untuk itu Ansar akan menyurati kepada seluruh Bupati Walikota di Kepri untuk mengambil dua orang pegawai dari setiap kantor kecamatan lalu diperbantukan ke setiap puskesmas untuk menginput data ke aplikasi SiLacak tersebut.

“Seperti yang perah saya sampaikan sebelumnya, meskipun di masa pandemi seperti ini, namun pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan kedua tumbuh ke 6,90 persen yoy (year on year),” pungkas Ansar.