Gubernur Kepri: PPKM Level 4 Berhasil Tekan Kasus Harian Covid-19, Bisa Turun ke Level 2

BATAM, KOMPAS.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan bahwa penerapan PPKM level IV di Kepulauan Riau (Kepri) sudah menunjukkan hasil yang diharapkan.

Saat ini angka kasus positif Covid-19 harian di Kepri semakin menurun dibandingkan beberapa minggu lalu.

Beberapa indikator seperti kasus aktif harian positif Covid-19, kasus meninggal dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit terus memperlihatkan tren penurunan.

"Penerapan PPKM ini memang berhasil secara signifikan menurunkan fluktuasi pandemi Covid-19 di Kepri, dengan tren penyebaran yang semakin rendah kami akan terus berupaya menekan tujuh kabupaten kota sampai ke level 2," kata Ansar melalui telepon, Minggu (15/8/2021) malam.

Baca juga: Tanpa Syarat KTP atau KK, BIN Kepri Bagikan Sembako Cuma-cuma ke Warga Kampung Bagan

Berdasarkan data dari Dinkes Kepri, menunjukkan pada tanggal 15 Agustus kasus positif harian di Kepri ada di angka 212 kasus, jauh menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya yang tercatat sampai angka 700-an kasus positif harian.

Sementara angka persentase BOR rumah sakit juga sudah jauh menurun dari 70 persen pada Juli 2021 lalu ke 40 persen Agustus 2021 ini.

Baca juga: Ini Syarat Masuk Kepri lewat Jalur Laut dan Udara Selama PPKM Level 3

Kemudian, pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Ansar memaparkan capaian vaksinasi di Kepri sampai dengan Sabtu (14/8/2021) sudah tercapai 71,01 persen atau 975.206 orang untuk dosis I.

Dan sisa yang belum tervaksinasi sebanyak 398.166 orang. Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi di pulau Sumatera dengan capaian vaksinasi tertinggi.

"Sekarang kami juga sedang memvaksin booster untuk nakes supaya mereka lebih terlindungi," papar Ansar.

Dibagian lain, melalui keterangan tertulis, Menko Airlangga mengatakan saat ini mobilisasi masyarakat di wilayah Sumatera masih belum relatif menurun. Di wilayah yang menerapkan PPKM level IV, hanya 11 kabupaten kota yang mengalami penurunan tingkat mobilitas di atas 15 persen, sisanya 9 kabupaten kota masih terdapat peningkatan mobilitas.

"Ini yang harus diwaspadai, karena Sumatera menyumbang angka empat belas persen dari total akumulasi kasus aktif secara nasional," kata Airlangga.

Ansar juga menjelaskan bahwa Pemprov Kepri sudah menjalankan kewajiban memenuhi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari anggaran daerah.

Anggaran yang wajib disediakan berjumlah Rp186 miliar, namun dirinya telah mengalokasikan sebanyak Rp232 miliar. Dari jumlah tersebut tingkat realisasi yang telah tercapai adalah 31.05 persen.

"Untuk (insentif) nakes, kami juga sudah mencapai lima puluh enam persen. Sampai Juli untuk berikutnya dibayar setiap bulan sampai dengan akhir tahun," sebut Ansar.

Kepri juga termasuk Provinsi dengan penyerapan BLT Desa tertinggi yaitu 58,25 persen atau sudah tersalurkan Rp64,39 miliar dari pagu BLT Desa sebesar Rp110 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mendorong kepada kepala daerah untuk menggunakan dana bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan peningkatan tracing di Kepri, saat ini yang menjadi kendala adalah penginputan data pada aplikasi SiLacak yang terlambat dikarenakan keterbatasan personil yang ada.

Untuk itu Ansar akan menyurati kepada seluruh Bupati Walikota di Kepri untuk mengambil dua orang pegawai dari setiap kantor kecamatan lalu diperbantukan ke setiap puskesmas untuk menginput data ke aplikasi SiLacak tersebut.

“Seperti yang perah saya sampaikan sebelumnya, meskipun di masa pandemi seperti ini, namun pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan kedua tumbuh ke 6,90 persen yoy (year on year),” pungkas Ansar.