LAMPUNG, KOMPAS.com - Sejumlah warga mempertanyakan ke mana anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan pemerintah selama ini. Sebab, warga merasa menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah.
Umar (23), warga Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mengaku kebingungan, karena fakta yang terjadi di lapangan warga seperti menyelamatkan diri sendiri.
"Beli masker pakai uang sendiri, beli hand sanitizer juga beli sendiri. Ya kami jadi kayak nyelamatin diri sendiri. Pemerintah dimana?" kata Umar saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).
Baca juga terkait anggaran Covid-19: Sri Mulyani: Bantuan untuk Warga Desa Rp 300.000 Per Bulan Mandek di Pemda
Lebih lanjut Umar mengeluhkan, bantuan sosial (bansos) yang dikabarkan akan dibagikan, hingga kini dia belum menerimanya.
"Ngapain itu semprot-semprot jalan? Emang ngaruh? Ini katanya Bandar Lampung jadi zona merah lagi," kata Umar.
Bahkan, beberapa tetangganya yang kini sedang isolasi mandiri (isoman) di rumah, lebih banyak dibantu oleh warga sekitar.
Baca juga kisah sedih warga isoman tak dapat bantuan: Cerita Ima, Kena Covid gara-gara Abai Prokes, Saat Isoman Tak Ada Bantuan, Baru Kerja Pun Langsung Diberhentikan
Menurut Umar, di tengah ancaman Covid-19 pengeluaran warga kini semakin banyak, khususnya bidang pendidikan.
"Tadinya udah senang katanya tatap muka, tapi jadi online lagi. Mana kemarin hape istri saya rusak, jadi harus beli baru, hape saya kan dipakai buat kerja," kata Umar yang bekerja sebagai ojek online ini.
Baca juga: Ingin Dapat Sembako, Warga Bandar Lampung yang Isolasi Mandiri Bisa Kontak Nomor Ini
Keluhan serupa dikatakan Tina (40) pedagang di Pantai Mutun, Pesawaran. Menurut Tina, objek wisata ditutup membuat penghasilannya menjadi nol.
"Nggak ada pemasukan sama sekali. Bantuan juga nggak dapat kita. Kalau begini, lama-lama kita mati," kata Tina.
Baca juga: Jeritan Perajin Kopiah Cianjur, Sudah 2 Musim Haji Dibatalkan, Omzet Pun Terjun Bebas
Terkait anggaran Covid-19, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung meminta masyarakat membantu pengawasan penggunaan anggaran Covid-19.
Pengawasan anggaran ini terkait banyaknya masalah yang terjadi di tingkat masyarakat yang berhubungan dengan penanganan pandemi.
"Kalau ada (dugaan pelanggaran) laporkan ke kami. Namun, harus jelas dan terang," kata Kepala Kejati Lampung, Heffinur di Bandar Lampung, Kamis (22/7/2021).
Baca juga: Nasib Pekerja Seni Karawang Selama PPKM, Banyak Job Manggung Batal gara-gara Resepsi Nikah Dilarang
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.