Warga: Masker, Hand Sanitizer Beli Sendiri, yang Isoman Dibantu Tetangga Sendiri, Anggaran Covid ke Mana?

LAMPUNG, KOMPAS.com - Sejumlah warga mempertanyakan ke mana anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan pemerintah selama ini. Sebab, warga merasa menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah.

Umar (23), warga Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mengaku kebingungan, karena fakta yang terjadi di lapangan warga seperti menyelamatkan diri sendiri.

"Beli masker pakai uang sendiri, beli hand sanitizer juga beli sendiri. Ya kami jadi kayak nyelamatin diri sendiri. Pemerintah dimana?" kata Umar saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Baca juga terkait anggaran Covid-19: Sri Mulyani: Bantuan untuk Warga Desa Rp 300.000 Per Bulan Mandek di Pemda

Lebih lanjut Umar mengeluhkan, bantuan sosial (bansos) yang dikabarkan akan dibagikan, hingga kini dia belum menerimanya.

"Ngapain itu semprot-semprot jalan? Emang ngaruh? Ini katanya Bandar Lampung jadi zona merah lagi," kata Umar.

Bahkan, beberapa tetangganya yang kini sedang isolasi mandiri (isoman) di rumah, lebih banyak dibantu oleh warga sekitar.

Baca juga kisah sedih warga isoman tak dapat bantuan: Cerita Ima, Kena Covid gara-gara Abai Prokes, Saat Isoman Tak Ada Bantuan, Baru Kerja Pun Langsung Diberhentikan

Menurut Umar, di tengah ancaman Covid-19 pengeluaran warga kini semakin banyak, khususnya bidang pendidikan.

"Tadinya udah senang katanya tatap muka, tapi jadi online lagi. Mana kemarin hape istri saya rusak, jadi harus beli baru, hape saya kan dipakai buat kerja," kata Umar yang bekerja sebagai ojek online ini.

Baca juga: Ingin Dapat Sembako, Warga Bandar Lampung yang Isolasi Mandiri Bisa Kontak Nomor Ini

"Pemasukan nol, bantuan enggak dapat, lama-lama kita mati..."

Keluhan serupa dikatakan Tina (40) pedagang di Pantai Mutun, Pesawaran. Menurut Tina, objek wisata ditutup membuat penghasilannya menjadi nol.

"Nggak ada pemasukan sama sekali. Bantuan juga nggak dapat kita. Kalau begini, lama-lama kita mati," kata Tina.

Baca juga: Jeritan Perajin Kopiah Cianjur, Sudah 2 Musim Haji Dibatalkan, Omzet Pun Terjun Bebas

Terkait anggaran Covid-19, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung meminta masyarakat membantu pengawasan penggunaan anggaran Covid-19.

Pengawasan anggaran ini terkait banyaknya masalah yang terjadi di tingkat masyarakat yang berhubungan dengan penanganan pandemi.

"Kalau ada (dugaan pelanggaran) laporkan ke kami. Namun, harus jelas dan terang," kata Kepala Kejati Lampung, Heffinur di Bandar Lampung, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Nasib Pekerja Seni Karawang Selama PPKM, Banyak Job Manggung Batal gara-gara Resepsi Nikah Dilarang

Alokasi anggaran Covid-19 Lampung Rp 246 miliar

Heffinur menjabarkan, ada sejumlah masalah yang kini menjadi gejolak di masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Di antaranya, kelangkaan oksigen dan obat.

"Kami sudah koordinasi dengan Polda Lampung terkait hal tersebut. Bagaimana oksigen dan obat yang langka," kata Heffinur.

Namun, kata Heffinur, pihaknya tetap berharap ada kerja sama dari warga.

"Jika ada dugaan penimbunan, laporkan," kata Heffinur.

Sejauh ini, kata Heffinur, Kejati Lampung belum menemukan pelanggaran maupun penyelewengan anggaran Covid-19.

"Belum ada temuan. Tetapi, Kejati Lampung tetap mengawasi, karena kami sudah mendapat perintah untuk mengawal anggaran provinsi, terutama anggaran Covid-19," kata Heffinur.

Berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung 2020 untuk Penanganan Covid-19, yang diakses di situs Pemerintah Provinsi Lampung disebutkan, alokasi anggaran Covid-19 pada tahun 2020 mencapai Rp 246 miliar.

Rincian anggaran Covid-19 ini yakni penanganan kesehatan Rp 181 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 26,9 miliar, penyediaan jaring pengaman sosial Rp 17,7 miliar.

Kemudian, anggaran untuk dua rumah sakit rujukan utama, RS Bandar Negara Husada dan RSUD Abdul Moeloek Lampung Rp 20,4 miliar.