Kapolda Papua: Penanganan Situasi Yalimo Bergantung pada Pemerintah Pusat

Kapolda mengajak semua orang untuk tetap optimis, masalah di Yalimo akan segera teratasi.

"Kita harus menjadi orang yang optimis, tentu setelah ini dia akan stagnan, tetapi dari para pengungsi menyatakan ingin kembali ke Elelim tapi setelah situasi kondusif," kata dia.

"Memang kepastian ini bisa kita lihat tiga bulan ke depan, kalau sekarang tidak bisa berandai-andai, ini semua sedang berproses terkait putusan MK itu," sambung Fakhiri.

Baca juga: Kapolda Papua: Konflik Politik di Yalimo Berpotensi Besar Menjadi Perang Suku

Menurut dia, pemerintah pusat sudah akan mengambil kebijakan terkait situasi di Yalimo.

Informasi ini diperoleh setelah Fakhiri mendengar langsung keterangan Menkopolhukam Mhafud MD melalui rapat yang diselenggarakan secara virtual.

"Kalau kita lihat kemarin waktu zoom meeting dengan Menko Polhukam sabtu (3/7/2021) lalu, nanti akan diambil langkah-langkah lanjutan oleh menteri terkait, khususnya oleh Menteri Sosial agar ada langkah-langkah penanganan serius," kata dia.

Baca juga: Pasca-kerusuhan, Warga Yalimo Masih Mengungsi dan Belum Berani Kembali ke Rumah

Pilkada Yalimo 2020 diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah, nomor urut 1 Erdi Dabi-Jhon Wilil dan nomor urut 2 Lakiyus Peyon-Nahum Mabel.

Dari hasil rapat pleno KPU Yalimo pada 18 Desember 2020, KPU menetapkan paslon nomor urut 1 menjadi pemenang dengan perolehan 47.881 suara atau unggul 4.814 suara dari saingannya.

Namun putusan tersebut digugat ke MK oleh paslon nomor urut dua

Pada 19 Maret 2021, MK memerintahkan KPU Yalimo melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 105 TPS yang tersebar di Distrik Apalapsili dan Welarek.

Baca juga: 250 Pasukan Gabungan Tiba di Elelim untuk Tangani Situasi di Yalimo