Kapolda Papua: Konflik Politik di Yalimo Berpotensi Besar Menjadi Perang Suku

Kompas.com - 01/07/2021, 14:46 WIB
Kantor KPU Yalimo dibakar massa setelah MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Piloada Yalimo 2020,Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021) IstimewaKantor KPU Yalimo dibakar massa setelah MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Piloada Yalimo 2020,Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Situasi keamanan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, mulai dapat dikendalikan.

Meski demikian aparat menyebut, masih ada potensi terjadinya benturan antarmasyarakat karena konflik politik itu.

Setelah aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan oleh massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-John Wilil, aparat berupaya meredam situasi yang memanas.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, telah bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada.

"Perkembangan Yalimo sampai sekarang kondusif, tadi malam (30/6/2021) saya sudah bertemu dengan Paslon 01, nanti juga saya akan ketemu dengan Paslon 02 (Lakiyus Peyon-Nahum Mabel) untuk bagaimana sama-sama kita menyikapi putusan MK yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, di Jayapura, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kisah Aurel, Bocah yang Selamat dari Tragedi KMP Yunicee, Orangtua dan Kakak Belum Ditemukan

Kedua pasangan diminta redam emosi massa

Kalolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri (depan) bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM KamalKOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Kalolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri (depan) bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fakhiri menginginkan, kedua pasangan harus bisa meredam emosi massa pendukungnya dan memberi pengertian tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada Selasa lalu.

Dalam putusan tersebut, MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil karena Erdi Dabi dianggap belum memenuhi syarat sebagai mantan narapidana yang harus menunggu selama lima tahun untuk bisa kembali ikut dalam dunia politik.

Selain itu MK memerintahkan KPU melakukan PSU dimulai dari tahapan pendaftaran tanpa menyertakan paslon 01.

"Kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang putusan itu, tentang perintah pelaksanaan PSU tanpa mengikutkan Paslon 01, masyarakat harus paham putusan itu tidak memenangkan salah satu Paslon," kata Fakhiri.

Baca juga: Mencekam, Gedung KPU hingga Kantor DPRD Yalimo Dibakar Massa, Warga Mengungsi, Ini Langkah Kapolda

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Massa Serang 12 Petugas Balai Besar TNGL yang Tangkap Pelaku Illegal Logging

Massa Serang 12 Petugas Balai Besar TNGL yang Tangkap Pelaku Illegal Logging

Regional
Gunakan Bom Saat Tangkap Ikan di Perairan Pulau Komodo, 6 Nelayan NTB Ditangkap

Gunakan Bom Saat Tangkap Ikan di Perairan Pulau Komodo, 6 Nelayan NTB Ditangkap

Regional
Buntut Masalah Pinjol, Pria Ini Bakar Kakak Ipar hingga Lukai Anaknya

Buntut Masalah Pinjol, Pria Ini Bakar Kakak Ipar hingga Lukai Anaknya

Regional
Pendaki Remaja Hilang 6 Hari di Gunung Guntur, Ditemukan Tak Jauh dari Lokasinya Berkemah

Pendaki Remaja Hilang 6 Hari di Gunung Guntur, Ditemukan Tak Jauh dari Lokasinya Berkemah

Regional
Operasi Pencarian Korban Banjir Bandang di Minahasa Tenggara Ditutup

Operasi Pencarian Korban Banjir Bandang di Minahasa Tenggara Ditutup

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 25 September 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 25 September 2021

Regional
Polisi Ciduk Guru Agama di Nganjuk yang Cabuli Murid-muridnya Sendiri

Polisi Ciduk Guru Agama di Nganjuk yang Cabuli Murid-muridnya Sendiri

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 September 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 September 2021

Regional
Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar Terancam 15 Tahun Penjara

Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Remaja Yatim Piatu Diperkosa lalu Ditinggal di Kebun Sawit Tanpa Busana

Remaja Yatim Piatu Diperkosa lalu Ditinggal di Kebun Sawit Tanpa Busana

Regional
Ekspor Pinang ke Arab Saudi, Petani Hasilkan Rp 84 Juta Setiap Bulan

Ekspor Pinang ke Arab Saudi, Petani Hasilkan Rp 84 Juta Setiap Bulan

Regional
Donasi Pembaca Kompas Ringankan Beban Buruh Gendong di Yogyakarta

Donasi Pembaca Kompas Ringankan Beban Buruh Gendong di Yogyakarta

Regional
Derita Warga Sikka, Harus Naik Turun Bukit Sejauh 4 Kilometer demi Air Bersih

Derita Warga Sikka, Harus Naik Turun Bukit Sejauh 4 Kilometer demi Air Bersih

Regional
Truk Terguling di Kawasan Tambang, Marjuki Tertimbun Pasir Batu yang Diangkutnya Sendiri, Ini Kronologinya

Truk Terguling di Kawasan Tambang, Marjuki Tertimbun Pasir Batu yang Diangkutnya Sendiri, Ini Kronologinya

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 25 September 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 25 September 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.