Kapolda Papua: Konflik Politik di Yalimo Berpotensi Besar Menjadi Perang Suku

Kompas.com - 01/07/2021, 14:46 WIB
Kantor KPU Yalimo dibakar massa setelah MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Piloada Yalimo 2020,Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021) IstimewaKantor KPU Yalimo dibakar massa setelah MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Piloada Yalimo 2020,Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Situasi keamanan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, mulai dapat dikendalikan.

Meski demikian aparat menyebut, masih ada potensi terjadinya benturan antarmasyarakat karena konflik politik itu.

Setelah aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan oleh massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-John Wilil, aparat berupaya meredam situasi yang memanas.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, telah bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada.

"Perkembangan Yalimo sampai sekarang kondusif, tadi malam (30/6/2021) saya sudah bertemu dengan Paslon 01, nanti juga saya akan ketemu dengan Paslon 02 (Lakiyus Peyon-Nahum Mabel) untuk bagaimana sama-sama kita menyikapi putusan MK yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, di Jayapura, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kisah Aurel, Bocah yang Selamat dari Tragedi KMP Yunicee, Orangtua dan Kakak Belum Ditemukan

Kedua pasangan diminta redam emosi massa

Kalolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri (depan) bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM KamalKOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Kalolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri (depan) bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fakhiri menginginkan, kedua pasangan harus bisa meredam emosi massa pendukungnya dan memberi pengertian tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada Selasa lalu.

Dalam putusan tersebut, MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil karena Erdi Dabi dianggap belum memenuhi syarat sebagai mantan narapidana yang harus menunggu selama lima tahun untuk bisa kembali ikut dalam dunia politik.

Selain itu MK memerintahkan KPU melakukan PSU dimulai dari tahapan pendaftaran tanpa menyertakan paslon 01.

"Kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang putusan itu, tentang perintah pelaksanaan PSU tanpa mengikutkan Paslon 01, masyarakat harus paham putusan itu tidak memenangkan salah satu Paslon," kata Fakhiri.

Baca juga: Mencekam, Gedung KPU hingga Kantor DPRD Yalimo Dibakar Massa, Warga Mengungsi, Ini Langkah Kapolda

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Usai Bentrokan Simpatisan Perguruan Silat dan Warga, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan

Jaga Keamanan Usai Bentrokan Simpatisan Perguruan Silat dan Warga, Ini yang Dilakukan Pemkab Lamongan

Regional
Antisipasi Bencana di Musim Hujan, Bupati Jember Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel

Antisipasi Bencana di Musim Hujan, Bupati Jember Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel

Regional
Ada Klaster Sekolah di Jateng, Ganjar Minta PTM Dicek Rutin

Ada Klaster Sekolah di Jateng, Ganjar Minta PTM Dicek Rutin

Regional
Menumpang Tinggal di Rumah Tetangga, Bocah Yatim Piatu Ini Malah Diperkosa

Menumpang Tinggal di Rumah Tetangga, Bocah Yatim Piatu Ini Malah Diperkosa

Regional
Mahasiswa Meninggal Saat Diklatsar Menwa, UNS Solo Akan Evaluasi

Mahasiswa Meninggal Saat Diklatsar Menwa, UNS Solo Akan Evaluasi

Regional
Kisah Batik Toeli, Karya Penyandang Tuli yang Tembus Pasar AS Berkat Platform Digital

Kisah Batik Toeli, Karya Penyandang Tuli yang Tembus Pasar AS Berkat Platform Digital

Regional
Lantik Pengurus Baznas Kota Surabaya Setelah 7 Tahun Vakum, Ini Pesan Eri Cahyadi...

Lantik Pengurus Baznas Kota Surabaya Setelah 7 Tahun Vakum, Ini Pesan Eri Cahyadi...

Regional
Nadiem Makarim: Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Sebabkan Learning Loss Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Nadiem Makarim: Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Sebabkan Learning Loss Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Regional
Misteri Mayat dalam Plastik di Hutan, Korban Kenal Pelaku di Medsos Setahun Lalu

Misteri Mayat dalam Plastik di Hutan, Korban Kenal Pelaku di Medsos Setahun Lalu

Regional
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Anggaran Pembayaran Tenaga Harian Lepas PDAM Kota Madiun

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Anggaran Pembayaran Tenaga Harian Lepas PDAM Kota Madiun

Regional
Warga Minta Pemkot Serang Bayar Rp 2,5 Miliar Kompensasi Sampah Tangsel, Wali Kota: Kirimnya Baru 3 Bulan, Diminta Bayar Setahun

Warga Minta Pemkot Serang Bayar Rp 2,5 Miliar Kompensasi Sampah Tangsel, Wali Kota: Kirimnya Baru 3 Bulan, Diminta Bayar Setahun

Regional
Kronologi Pembunuhan Perempuan dalam Plastik di Hutan, Pelaku Hendak Dikenalkan pada Orangtua Korban

Kronologi Pembunuhan Perempuan dalam Plastik di Hutan, Pelaku Hendak Dikenalkan pada Orangtua Korban

Regional
BEM SV UNS Minta Kampus dan Menwa Transparan Soal Meninggalnya Gilang Saat Diklatsar

BEM SV UNS Minta Kampus dan Menwa Transparan Soal Meninggalnya Gilang Saat Diklatsar

Regional
Pemuda yang Tenggelam di Kali Kunto Kediri Ditemukan Tewas

Pemuda yang Tenggelam di Kali Kunto Kediri Ditemukan Tewas

Regional
Calon Kepala Desa Ini Menang Telak, Padahal Meninggal 12 Hari Sebelum Pilkades

Calon Kepala Desa Ini Menang Telak, Padahal Meninggal 12 Hari Sebelum Pilkades

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.