Eri Cahyadi Temui Khofifah Setelah Dengar Aspirasi Warga yang Tolak Penyekatan Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mengambil sikap usai menemui massa Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya.

Eri menepati janjinya kepada para demonstran dengan menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/6/2021).

Saat bertemu dengan Khofifah bersama sejumlah pejabat Pemprov Jatim, Eri menyampaikan semua aspirasi warga Madura atau aspirasi dari massa Koalisi Masyarakat Madura Bersatu.

Eri menjelaskan, keinginan massa Koalisi Masyarakat Madura Bersatu itu sama dengan arahan Khofifah, yakni fokus pada pengamanan di tingkat desa atau kecamatan.

"Sehingga nanti melakukan pengamanan daerah itu dengan sifat ke desa atau kecamatan, dan itu sudah dilakukan di Surabaya, dan di Surabaya dilakukan di kelurahan, jadi di kelurahan-kelurahan itu dijaga," kata Eri usai bertemu Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin.

Baca juga: Wali Kota Surabaya: Orangtua Saya dari Bangkalan, Saya Sedih Ada yang Bilang Diskriminasi

Menurut Eri, jika penanganan itu bisa berjalan di Bangkalan dan kasus Covid-19 mulai landai, penyekatan di Suramadu tak perlu lagi dilakukan.

Meski begitu, ia memastikan seluruh penanganan itu dirapatkan lebih lanjut.

"Insya Allah akan diambil keputusannya oleh Pak Panglima TNI harus seperti apa, apakah harus tetap dilakukan penyekatan dulu atau sudah dikuatkan mulai hari ini di tingkat desa, setelah itu tidak perlu lagi penyekatan. Jadi, kita tunggu arahan dari Pak Panglima, Insya Allah kita akan siap jalankan," ujar Eri.

Sebenarnya, kata Eri, Pemkab Bangkalan bisa menerapkan penanganan Covid-19 seperti Surabaya. Sehingga ia meyakini pengamanan bisa berjalan di masing-masing daerah.

"Alhamdulillah teman-teman (massa aksi) yang tadi saya temui juga ingin ikut membantu, karena mereka juga menyampaikan bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan di tingkat desa, sehingga tidak perlu lagi dilakukan di jalan utama. Saya sepakat itu, sehingga yang menjaga adalah warganya sendiri," kata Eri.

Oleh karena itu, ia akan mengajak sejumlah massa bertemu Bupati Bangkalan supaya bisa menyampaikan aspirasi tersebut.

Ia berharap, penanganan tersebut bisa diselesaikan di Bangkalan. Sehingga, tak perlu lagi dilakukan penyekatan di jalan utama.

"Jadi, soal penyekatan itu masih dievaluasi oleh Panglima sekaligus ini menunggu kesiapan Bangkalan. Insya Allah kalau besok sudah siap Bangkalan bahwa posisinya di setiap desa dilakukan penjagaan, maka di jalan umum itu tidak perlu lagi," ucap Eri.

Menurutnya, pos penyekatan di Surabaya sifatanya menunggu surat izin keluar masuk yang ditetapkan Forkopimda Jatim.

Baca juga: Cerita Bupati Jember terkait Kendala Vaksinasi di Daerah: Ada yang Lompat Pagar, Takut Disuntik...

Warga yang bisa menunjukkan surat itu tak perlu langi menjalani tes cepat antigen di Surabaya.

"Kalau sudah ada SIKM itu, ya sudah lah lepas aja. Karena yang di Surabaya ini hanyalah perbantuan dari Bangkalan, kalau sudah dilakukan di sana semuanya, ya di Surabaya tidak perlu lagi dilakukan,” tegasnya.

Terkait proses penerbitan SIKM di Bangkalan, Eri mengaku mempercayakan kepada internal Kabupaten Bangkalan.

"Karena itu kewenangan Bangkalan melakukan PPKM mikronya seperti apa," tutur Eri.