Ribuan Murid Drop Out sejak 2019, Pemprov Babel Evaluasi Peran Guru BK

BANGKA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong peran aktif guru bimbingan konseling (BK) untuk membuat siswa nyaman dalam menjalani masa pendidikan.

Hal ini dilakukan karena angka drop out (DO) yang terbilang tinggi.

"Kami mencoba mendalami dan meng-upgrade kemampuan guru BK sambil terus berupaya untuk mencari solusi lainnya yang kuat," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kampoeng Reklamasi Bangka, Bekas Tambang Kini Jadi Lahan Konservasi

Pernyataan Erzaldi disampaikan terkait angka DO di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tercatat mencapai ribuan kasus.

Dalam rentang 2019 sampai triwulan pertama 2021, Dinas Pendidikan mencatat 2.348 siswa DO.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 450 kasus berasal dari kondisi siswi yang hamil.

Baca juga: Kasus Bocah Diikat dan Diseret seperti Hewan Berakhir Setelah Pelaku Minta Maaf

Fenomena kehamilan saat masa pendidikan tersebut diyakini ikut memicu terjadinya kasus perceraian saat usia dini.

Secara nasional, Bangka Belitung tercatat dalam lima besar jumlah kasus perceraian.

Menurut Erzaldi, jumlah guru BK mencapai 187 orang.

Saat ini kembali diajukan sebanyak 68 orang.

Pengajuan guru BK dilakukan agar mencapai jumlah proporsional untuk melayani siswa yang mencapai 112.000 orang.

Adapun guru BK yang sudah ada saat ini bakal diikutsertakan dalam pelatihan tambahan, khususnya yang berkaitan dengan psikologis siswa.

"Sehingga kita bisa membuat siswa betul-betul dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, aman dan nyaman," ujar Erzaldi.

Di sisi lain, Erzaldi memastikan, penyebab siswa DO tidak berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Namun lebih dominan berkaitan dengan masalah kejiwaan dan perilaku.

"Selama masa pandemi ini, lebih kepada karena pembelajaran daring, sulitnya guru mengontrol kegiatan para siswa," ucap Erzaldi.

Sementara itu, Erzaldi mengakui, angka DO yang cukup tinggi ini belum masuk ke tahap evaluasi kinerja kepala sekolah.

"Kita belum sampai ke situ," kata mantan anggota DPRD Bangka Belitung itu.