Profil Novi Rahman Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK, Usia 41 Tahun, Jabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim

KOMPAS.com - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Dit Tipidkor Bareskrim Polri pada Minggu (9/5/2021) malam.

Menurut Kasubag Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyatini, pihaknya mendapatkan informasi itu setelah membaca berita online.

Asti mengatakan, pada Minggu (9/5/2021), Bupati Novi masih menjalankan kegiatannya hingga Minggu siang.

"Setelah itu kami sudah tidak lagi mengikuti kegiatan Bapak Bupati dan pulang setelah selesai semuanya," ujarnya.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Korupsi Kepala Daerah

Sementara itu Sekda Kabupaten Nganjuk, Mokhamad Yassin mengatakan ia terakhir kali berkomunikasi dengan Bupati Novi pada Jumat (7/5/2021).

Komunikasi mereka berkaitan dengan rencana Bupati Novi meninjau pos penyekatan larangan mudik di wilayah Nganjuk pada Senin (10/5/2021).

“(Komunikasi terakhir) Hari Jumat, ya terkait kedinasan dan nanti sore ada Pak Danrem mau memeriksa penyekatan-penyekatan yang ada di Kabupaten Nganjuk,” kata Yasin, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Pilkada 2018 diusung tiga partai

KOMPAS.com/USMAN HADI Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (baju batik) saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke kalangan jurnalis di RSUD Kertosono, Selasa (16/3/2021).

Ia bertempat tinggal di Dusun Bedingin, Desa Sukorejo, Loceret, Nganjuk. Pendidikan terakhir Novi adalah Program Magister Manajemen Universitas Islam Kediri.

Novi saat ini tengah menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2018-2023. Novi maju Pilkada 2018 bersama Marhaen Djumadi.

Keduanya diusung tiga partai, yakni PDIP, PKB, dan Hanura.

Mengutip situs KPU Nganjuk, saat itu, Novi-Marhaen berhadapan dengan dua lawan lainnya.

Baca juga: KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Yakni Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono (diusung Gerindra, Demokrat, PPP, dan PAN), serta Desy Natalia Widya-Ainul Yakin (diusung Golkar, NasDem, dan PKS).

Dilansir situs Kominfo Jatim, Novi-Marhaen berhasil memenangkan Pilkada 2018 Nganjuk dengan total 303.195 suara.

"Pasangan calon nomor urut satu, Novi-Marhaen mendapatkan hingga 303.195 suara."

"Nomor urut dua, Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono mendapatkan 194.310 suara."

"Dan nomor urut tiga, Desy Natalia Widya-Ainul Yakin mendapatkan 56.515 suara," tutur Ketua KPU Nganjuk, M Agus Rahman Hakim, setelah rapat pleno terbuka, Rabu, (4/7/2018).

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Lelang Jabatan, Ini Harta Kekayaan Bupati Nganjuk

PKB bantah Novi kadernya, tapi tercatat sebagai Wakil Ketua DPW Jatim

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani Wartawan mengambil gambar ruangan yang disegel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan gedung BKD saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terkait jual-beli jabatan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/pras.

Namun terkait hal tersebut, PKB membantah jika Novi adalah kadernya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim.

Luqman mengirimkan sebuah link video berisi pengakuan Novi Rahman Hidayat tentang partai politik tempat dirinya bernaung.

"Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik di mana partai politik tersebut bukan PKB," kata Luqman dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Dalam video tersebut, terlihat bahwa Novi menyebut dirinya adalah kader dari PDI-P dan bukan kader partai lain.

Adapun dalam video milik MaduTV itu, terekam Novi mengatakan hal tersebut pada sebuah acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI-P se-Kabupaten Nganjuk pada 27 Februari - 2 Maret 2021.

"Saya ingin menyampaikan secara resmi dan sebenarnya bahwa saya ini kader PDI-P. Saya bukan kader partai lain," tegas Novi saat itu.

Baca juga: Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Atas hal tersebut, Luqman meminta agar partainya tak lagi disebut atau dikaitkan dalam kasus yang menimpa Bupati Nganjuk.

"Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," ujar Luqman.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menampik pernyataan Novi dalam video tersebut. Ia mengatakan, Novi bukan kader PDI-P.

"Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan," ujar Djarot kepada Kompas.com, Senin.

Menurut Djarot, yang merupakan kader PDI-P adalah Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.

Baca juga: Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Ia menuturkan, Marhaen merupakan salah satu Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur.

"Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu Pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB," tutur Djarot.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Usman Hadi, Nicholas Ryan Aditya, Tatang Guritno| Editor : Pythag Kurniati, Krisiandi, Kristian Erdianto), Tribunnews.com