30 Persen Tenaga Honorer Pemkab Pangandaran Akan Diberhentikan

Kompas.com - 04/05/2021, 16:27 WIB
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TOTO SIHONOIlustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PANGANDARAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, merampingkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Pemkab menargetkan bisa merampingkan sekitar 20-30 persen dari total 4.863 tenaga honorer yang ada saat ini.

"Minimal efisiensi di angka 30-20 persen," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Kusdiana saat dikonfirmasi, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Silakan Pak, Tembak Saya, Saya Hanya Orang Miskin

Proses efisiensi pegawai ini, menurut Kusdiana, sudah berjalan.

Saat ini sudah ada 244 orang tenaga honorer yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya.

Sebanyak 244 honorer itu, menurut Kusdiana, tidak diberhentikan begitu saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka sudah menjalani tahap asesmen oleh tim penilai independen dari Bandung.

"Sudah dieksekusi. Mereka menyebar di masing-masing dinas, kantor, sampai kecamatan," kata dia.

Baca juga: Bahagianya UMKM di Karawang, Terima Order Parsel dari Belasan Perusahaan

Adapun jumlah tenaga honorer yang terbanyak di Pangandaran ada di bidang pendidikan, yakni 1.965 orang.

Selain itu, di bidang kesehatan sebanyak 1.288 orang.

Mereka tersebar mulai puskesmas, rumah sakit hingga kantor dinas.

"Ditambah SKPD lain, totalnya 4.863 non-ASN (tenaga honorer)," kata Kusdiana.

 

Alasan pengurangan tenaga honorer

Tenaga honorer yang jumlahnya hampir mencapai 5.000 orang ini, menurut Kusdiana, menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Per tahun ada sekitar Rp 115 miliar yang digunakan untuk menggaji tenaga honorer tersebut.

"Beban APBD begitu besar," kata dia.

Baca juga: Cerita Wali Kota Bandung Terhalang Parkir Liar yang Belanja Lebaran, Marah Dituduh Beri Izin

Permasalahan lainnya, anggaran berkurang karena refocusing terkait penanganan Covid-19 dan pemakaian anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun lalu.

"Terus PAD enggak masuk, akhirnya pendapatan menurun hampir Rp 400 miliar," ucap Kusdiana.

Dia menambahkan, efisiensi tidak hanya dalam hal belanja pegawai.

Di sejumlah bidang juga mengalami efisiensi.

"Di-refocusing buat tiga poin kan, Covid untuk kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial," kata Kusdiana.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemkab Pangandaran melakukan efisiensi jumlah tenaga honorer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Pontianak, 14 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Pontianak, 14 Orang Ditangkap

Regional
Peneliti Temukan Puluhan Titik Fosil Hewan di Waduk Saguling

Peneliti Temukan Puluhan Titik Fosil Hewan di Waduk Saguling

Regional
PON XX 2021, Terimakasih Papua, Torang Bisa!

PON XX 2021, Terimakasih Papua, Torang Bisa!

Regional
79 Karyawan yang Diamankan dari Kantor Pinjol di Sleman Dipulangkan

79 Karyawan yang Diamankan dari Kantor Pinjol di Sleman Dipulangkan

Regional
Menunggu 1,5 Jam di Puskesmas, Korban Tenggelam Tak Tertolong karena Tak Ada Dokter Jaga

Menunggu 1,5 Jam di Puskesmas, Korban Tenggelam Tak Tertolong karena Tak Ada Dokter Jaga

Regional
Dianiaya Suami, Jasmi Embuskan Napas Terakhir di Pangkuan Anak, Ini Kisahnya

Dianiaya Suami, Jasmi Embuskan Napas Terakhir di Pangkuan Anak, Ini Kisahnya

Regional
Warga Bantul Terpapar Covid-19 dari Klaster Tilik Bertambah Jadi 11 Orang

Warga Bantul Terpapar Covid-19 dari Klaster Tilik Bertambah Jadi 11 Orang

Regional
Polisi Telusuri Pemilik Pinjol Ilegal yang Digerebek di Yogyakarta

Polisi Telusuri Pemilik Pinjol Ilegal yang Digerebek di Yogyakarta

Regional
Fakta Baru Polisi Banting Mahasiswa hingga Kejang-Kejang, Ditahan dan Terancam Pasal Berlapis

Fakta Baru Polisi Banting Mahasiswa hingga Kejang-Kejang, Ditahan dan Terancam Pasal Berlapis

Regional
“Beli Tomat ke Ujung Pandang, Jawa Barat Bukan Jago Kandang”

“Beli Tomat ke Ujung Pandang, Jawa Barat Bukan Jago Kandang”

Regional
11 Siswa MTs Tewas Saat Susur Sungai, Ini Instruksi Ridwan Kamil Minta untuk Kemenag Jabar dan Bupati Ciamis

11 Siswa MTs Tewas Saat Susur Sungai, Ini Instruksi Ridwan Kamil Minta untuk Kemenag Jabar dan Bupati Ciamis

Regional
Bupati Musi Banyuasin Terjaring OTT KPK, Ini Respon Gubernur Sumsel

Bupati Musi Banyuasin Terjaring OTT KPK, Ini Respon Gubernur Sumsel

Regional
Viral Video 'Memohon Keadilan Pak Kapolri' dari Seorang Wanita, Ini Penjelasan Polda Sumbar

Viral Video "Memohon Keadilan Pak Kapolri" dari Seorang Wanita, Ini Penjelasan Polda Sumbar

Regional
Wartawan di Lampung Dibegal Saat Pulang Liputan, Motor Dirampas, Kemaluan Diremas

Wartawan di Lampung Dibegal Saat Pulang Liputan, Motor Dirampas, Kemaluan Diremas

Regional
Brigadir NP, Polisi yang Banting Mahasiswa hingga Kejang-kejang, Terancam Dikenakan Pasal Berlapis

Brigadir NP, Polisi yang Banting Mahasiswa hingga Kejang-kejang, Terancam Dikenakan Pasal Berlapis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.