DIY Perpanjang PPKM Berbasis Mikro, Ada Penambahan Aturan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi diperpanjang kembali.

Namun, ada beberapa catatan selama PPKM berlangsung yang harus segera dibenahi untuk mencegah penularan Covid-19.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, ada beberapa catatan yang harus dibenahi terkait PPKM, salah satunya adalah terkait pembentukan satgas di tingkat RT yang belum maksimal.

"Kemarin hasilnya kan ada 8 RT zona merah dan 21 RT zona oranye. Ini meningkat dibanding sebelumnya, lalu kami tekankan bahwa pembentukan satgas tingkat RT belum maksimal," katanya saat dihubungi, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: PPKM Mikro 4-17 Mei 2021: Berlaku di 30 Provinsi hingga Detail Aturan Pembatasan

Ia mengimbau para panewu atau camat, hingga pemerintah di tingkat desa untuk mengoptimalkan program jaga warga.

"Memerintahkan ketua satgas menginstruksikan kepada panewu (camat) dan lurah optimalkan satgas di tingkat RT, berikan petunjuk teknis, kedua lakukan rakor evaluasi optimalkan jaga warga," katanya.

Menurut Noviar, hingga sekarang belum seluruh RT di DIY memiliki tim gugus tugas penanganan Covid-19.

"Belum semua RT membentuk tim gugus tugas, baru sekitar 60 persen," tambah dia.

Dia menambahkan, dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat penambahan aturan yang belum ada di PPKM sebelumnya yakni larangan mudik bagi yang akan keluar DIY maupun pemudik yang masuk DIY.

"Bagi yang akan masuk DIY wajib memiliki surat pengecualian yang dikeluarkan oleh kantornya tanpa itu pemudik akan disuruh putar balik," kata dia.

Ia menjelaskan ada beberapa kriteria yang diperbolehkan masuk ke wilayah DIY selama aturan pelarangan mudik dan perpanjangan PPKM yakni pekerja asal Yogyakarta yang bekerja di Jawa Tengah, pedagang, ibu hamil, TNI, Polri, atau sanak saudara meninggal.

Baca juga: DKI Jakarta Perpanjang PPKM Mikro hingga 17 Mei

Berita sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, yakni 4-17 Mei 2021.

"PPKM mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ke-7 antara tanggal 4 sampai dengan 17 Mei," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Selain diperpanjang, kebijakan ini diperluas di 5 provinsi yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Sebelulmya, PPKM mikro telah diterapkan di 25 provinsi meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kemudian Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Papua, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.

"Sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi," ujar Airlangga.