Cerita Warga Penolak Tambang di Purworejo Saat Bentrok dengan Aparat

Sesuai Protap

Sementara itu, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito menyatakan pihaknya telah menerapkan prosedur dan proporsional dalam penggunaan kekuatan sampai tahap pembubaran masa.

Sebab saat itu sudah mulai aksi-aksi provokasi dan anarkis dengan menyerang petugas dengan memukul  menggunakan tangan kosong, kayu dan lemparan batu. 

Menurutnya, bentrok tak bisa dielakkan, warga melempari petugas dengan batu, petugas membalas dengan tembakan gas air mata.

Sejumlah orang yang terindikasi sebagai provokator diamankan dan dibawa oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrok 2 Kelompok Pemuda di Kupang, Berawal Ayam Milik Seorang Warga Dicuri, 1 Tewas 2 Terluka

Ia menduga ada oknum yang menyusup aksi warga sehingga terjadi kericuhan tersebut.

Rizal melanjutkan, kejadian itu bermula ketika ia menerima laporan masyarakat terkait penutupan akses jalan Kabupaten, di Desa Wadas, Kecamatan Bener.

Polres Purworejo dibantu personel Brimob dan Kodim 0708 Purworejo melakukan upaya-upaya preemtif di lokasi. 

“Kami mendapat laporan jika terjadi penutupan jalan di Desa Wadas, maka kami bersama petugas kepolisian dibantu Brimob Kutoarjo dan anggota Kodim 0708 datang kelokasi untuk membuka jalan itu,” jelas Rizal.

Aparat telah mengimbau warga agar tidak memblokir jalan karena jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat umum.

Pengunjuk rasa adalah warga yang menolak tanah Desa Wadas untuk proyek pembangunan Bendungan Bener. 

Jalan ditutup menggunakan batang pohon, tiang listrik, hingga bebatuan yang disebar di jalan.

Baca juga: Diduga Masalah Sengketa Lahan, Satu Keluarga di Lombok Tengah Bentrok

Pihaknya mengaku telah mengimbau warga dan mengajak dialog dengan dibantu LBH yang ada tapi tidak diindahkan.

"Imbauan dilakukan berulang kali dan ajakan untuk berdialog dengan LBH yang ada, namun tidak ditanggapi. Ketika petugas hendak membersihkan material pohon dan ranting serta batu yang melintang dan menghadang di jalan raya warga tidak terima," terang Rizal.

“Ini jalan kabupaten, tidak boleh kelompok masyarakat tertentu kemudian menguasainya dan melarang orang lain untuk melintas. Ini sama saja dengan mengganggu ketertiban umum sehingga harus ditertibkan,” tegas Rizal.