Cerita Warga Penolak Tambang di Purworejo Saat Bentrok dengan Aparat

PURWOREJO, KOMPAS.com - Unjuk rasa penolakan penambangan batu andesit untuk proyek bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, berujung ricuh, Jumat (23/4/2021).

Aksi saling dorong antara warga dengan aparat tidak terelakkan hingga beberapa orang di antaranya terluka.

Salah satunya, Slamet (37) warga Desa Wadas yang mengaku sempat ditendang dan dipukul.

Ia juga dilempar ke kendaraan polisi bersama beberapa warga lainnya lalu dibawa ke kantor polisi. 

Baca juga: Ganjar Sayangkan Warga Bentrok dengan Polisi di Purworejo: Sosialisasi Dulu Biar Saling Paham

Saat itu ia mendengar ada yang berteriak "tangkap" tidak lama setelah ia meminta polisi agar tidak bicara kasar terhadap warga.

"Saya bilang ke polisi kalau bicara jangan kasar-kasar sama warga. Tapi ada yang bilang 'tangkap'. Kemudian saya ditangkap dan dilempar ke mobil," kata Slamet, dihubungi Sabtu (24/5/2021) malam.

Di kantor polisi, Slamet dan beberapa warga diinterogasi terkait keterlibatannya dalam unjuk rasa tersebut.

"Kami dibawa ke Polres (Purworejo). Di sana kami diinterogasi soal keterlibatan dalam unjuk rasa. Di Polres sudah tidak ada pemukulan lagi," ujar Slamet.

Walau begitu Slamet masih merasakan sakit di leher dan ada bekas memar. Tapi ia tidak ingat sakit itu akibat pukulan atau tendangan pada saat unjuk rasa.

Baca juga: Bentrok Aparat dengan Penolak Bendungan Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan

Slamet menceritakan, warga berunjuk rasa karena menolak penambangan batu andesit di lahan warga.

Lahan itu selanjutkan akan dibangun bendungan. Penambangan itu dinilai merusak lingkungan dan mematikan mata pencarian warga.

Pengunjuk rasa yang mayoritas ibu-ibu "Wadon Wadas" itu awalnya berlangsung damai. Mereka hanya duduk-duduk sambil membaca sholawat.

"Tapi saat itu, polisi memaksa masuk mendorong para ibu yang ada di depan. Mereka (polisi) yang mulai duluan menembakkan gas air mata," kata Slamet.

Usai diinterogasi, Slamet dan 11 warga lainnya dibebaskan polisi. Mereka mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Yogyakarta. Menurut Slamet warga tetap menolak proyek itu.

"Sikap warga tetap menolak," tegas Slamet.