BIMA, KOMPAS.com - Banyaknya hutan di perbukitan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian diduga menjadi pemicu banjir bandang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan, banjir di wilayah itu terjadi karena faktor kerusakan lingkungan dan curah hujan tinggi.
"Kalau saya melihat ini (banjir) adalah impact (dampak) dari kerusakan lingkungan," kata Risma saat mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bima, Senin (5/4/2021).
Risma mengatakan, kerusakan lingkungan harus mendapat perhatian semua pihak. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan masih menjadi salah satu pemicu utama terjadinya pemanasan global.
Hal itu, kata dia, kemudian memicu bencana alam terjadi. Dampak dari kerusakan lingkungan itu akan terus terjadi jika upaya pencegahan tak dilakukan.
"Sekali lagi, saya kalau ngomong global warming, ini adalah dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, permukaan air laut naik, kemudian suhu panas tinggi, itu yang menyebabkan uapan air ke atas makin tinggi. Dampaknya curah hujan semakin besar. Jadi memang kita harus lakukan bersama-sama," tutur Risma.
Selain itu, Risma juga turut menyinggung kondisi hutan di Kabupaten Bima. Ia menilai, penghijauan yang dilakukan selama ini belum maksimal.
Menurut dia, penghijauan perlu dilakukan di kawasan hutan yang rusak untuk mencegah terulangnya bencana banjir bandang.
Baca juga: Pesan Risma kepada Anak-anak Korban Banjir Bima: Seberat Apa Pun, Kalian Tetap Gembira Ya
Hal itu disampaikan Risma setelah berkeliling sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bima pada Senin sore.
"Kalau saya lihat memang penghijauannya kurang," kata Risma.
Risma mengaku memiliki pengalaman mengatasi banjir di Surabaya. Pada 2010, kata dia, hampir 52 persen wilayah Surabaya mengalami banjir. Namun, saat ini, banjir di kawasan itu tak terlalu parah.
"Kalau curah hujan tinggi itu cuma hanya sebentar, enggak sampai satu jam airnya surut. Jadi, sebetulnya penghijauan itu sangat penting untuk menekan curah hujan. Jadi, saya berharap juga ada inisiatif lokal," ujar Risma menambahkan.
Mantan wali kota Surabaya dua periode ini mengajak semua pihak melakukan penghijauan secara masif.
Menurutnya, penghijauan kembali hutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung juga harus berperan.
Jika tidak, ancaman bencana banjir akan terus menghantui daerah itu saat diguyur hujan.
Karena itu, semua pihak harus bergerak mengembalikan fungsi hutan dengan melakukan pencegahan dan perbaikan.
"Kita memang harus lakukan bersama-sama, termasuk masyarakat. Tidak bisa kita serahkan semuanya ke bupati dan wali kota, tidak bisa kita serahkan ke kementerian, tapi kita bersama-sama peduli," tutur Risma.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.