Soal KLB Partai Demokrat, AHY: Hikmah Terbesarnya Kami Semakin Solid...

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapatkan hikmah dari polemik kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu Moeldoko.

KLB yang digelar di Sumatera Utara itu membuat seluruh kader menjadi solid. 

Setiap hari, kader dari Partai Demokrat di tingkat cabang hingga pusat selalu melakukan konsolidasi.

"Hikmah terbesarnya kami semakin solid. Setiap hari selalu ada konsolidasi dan mesin partai selalu menghangat," kata AHY usai konsolidasi Partai Demokrat di Pasuruan Jawa Timur, Senin (5/4/2021) malam.

Baca juga: Duduk Perkara Komandan Brimob Meninggal Usai Disuntik Vaksin, Positif Covid-19 dan 2 Kali Masuk RS

Seluruh kader Partai Demokrat, kata dia, aktif menjelaskan kondisi partai kepada masyarakat,  baik secara langsung maupun di media sosial.

"Ini modal penting bagi perjuangan politik Partai Demokrat," jelasnya.

Menurut AHY, KLB itu merupakan ujian yang didapat Partai Demokrat dari luar partai, bukan dari dalam.

"Pihak eksternal yang berkomplot dengan segelintir mantan kader Partai Demokrat," terangnya.

KLB Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021. Dalam forum itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko didapuk sebagai ketua umum dan Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal.

Kementerian Hukum dan HAM lalu menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang diajukan kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021.

Baca juga: Warga India Ditangkap karena Memalak Warga dan Makan Tak Bayar di Bali

Yasonna menjelaskan, kubu Moeldoko awalnya mengajukan permohohan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

Setelah itu, Kemenkumham memeriksa dan memverifikasi permohonan yang diajukan Moeldoko. Namun, Kemenkumham meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan.