Soal Impor Beras dan Garam, Wabup Nganjuk Minta Mendag Lebih Dulu Berdialog

Kompas.com - 21/03/2021, 08:23 WIB
Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi (kanan). Foto dokumentasi pribadi Marhaen Jumadi. KOMPAS.COM/USMAN HADIWakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi (kanan). Foto dokumentasi pribadi Marhaen Jumadi.

NGANJUK, KOMPAS.com – Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menolak rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras dan 3 juta ton garam.

Marhaen menilai, kebijakan tersebut tidak memihak petani.

“Pemerintah seharusnya pro terhadap petani yang notabene menyokong ekonomi nasional. Apalagi penyokong PDRB Kabupaten Nganjuk berasal dari sektor pertanian,” kata Marhaen dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Puluhan Ribu Ton Garam NTT Belum Terjual, Gudang Sampai Jebol, Petani: Kenapa Pemerintah Impor?

Menurut Marhaen, rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 1 juta ton beras jelas merugikan petani kecil, termasuk petani di Kabupaten Nganjuk.

Sebab, kini petani padi di Nganjuk, Jawa Timur, memasuki musim panen.

“Biaya produksi tinggi, dan kalau (hasil panen) dijual murah sangat merugikan petani di Nganjuk. Suara orang kecil, seorang petani yang tiga bulan baru panen tentunya agak rugi banyak,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Saya

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, seharusnya pemerintah mengedepankan kemampuan produksi beras lokal, bukan justru memilih langkah pragmatis dengan mengimpor 1 juta ton beras dan 3 juta ton garam.

Marhaen pun menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang terkesan ngotot mengimpor beras dan garam, serta mengabaikan koordinasi, termasuk dengan para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.

Menteri Lutfi, menurut Marhaen, seharusnya bisa mencontoh kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mengedepankan dialog, dan selalu nenyerap aspirasi masyarakat sebelum mengelurkan kebijakan ke publik.

“Menteri tidak hidup di menara gading. Sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tutur Marhaen.

Menurut Marhaen, dalam mengambil keputusan politik, Mendag harus sejalan dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Serta berpihak pada kepentingan petani,” kata Marhaen.

Marhaen mengingatkan bahwa politik pangan nasional ialah politik pangan berdikari.

Sebelum mengambil kebijakan impor, menurut Marhaen, Mendag seharusnya berkomuniasi terlebih dahulu dengan asosiasi petani, pakar pertanian dan para kepala daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jember Serahkan Pengelolaan Ambulans Desa ke Puskesmas, Ini Alasannya

Bupati Jember Serahkan Pengelolaan Ambulans Desa ke Puskesmas, Ini Alasannya

Regional
Rencana Sekolah Tatap Muka, Gubernur Banten: Kondisi Covid-19 Begini, 'Stop'

Rencana Sekolah Tatap Muka, Gubernur Banten: Kondisi Covid-19 Begini, "Stop"

Regional
Cerita Ibu Hamil yang Kabur Dinyatakan Positif Covid-19

Cerita Ibu Hamil yang Kabur Dinyatakan Positif Covid-19

Regional
Banjir Rob Terjang Pantai Cacalan, Warga Diminta Waspada Ombak Tinggi

Banjir Rob Terjang Pantai Cacalan, Warga Diminta Waspada Ombak Tinggi

Regional
Klaster Supermarket Megaria di Sangihe, Pegawai Terpapar Covid-19 Bertambah Jadi 40 Orang

Klaster Supermarket Megaria di Sangihe, Pegawai Terpapar Covid-19 Bertambah Jadi 40 Orang

Regional
Jumlah Anak Terinfeksi Covid-19 Meningkat, Ganjar Minta PTM Terbatas Ditunda

Jumlah Anak Terinfeksi Covid-19 Meningkat, Ganjar Minta PTM Terbatas Ditunda

Regional
Soal KBM Tatap Muka, Dinkes Lampung Sarankan Cek Status Covid-19 di Lokasi Sekolah

Soal KBM Tatap Muka, Dinkes Lampung Sarankan Cek Status Covid-19 di Lokasi Sekolah

Regional
3 Ambulans Jemput 15 Orang Sekeluarga di Tegal yang Terpapar Covid-19

3 Ambulans Jemput 15 Orang Sekeluarga di Tegal yang Terpapar Covid-19

Regional
Ular Nyaris Merambat ke Tangan Perempuan Ini Saat Kendarai Motor, Bermula Parkir Dekat Pohon

Ular Nyaris Merambat ke Tangan Perempuan Ini Saat Kendarai Motor, Bermula Parkir Dekat Pohon

Regional
Cerita Dusun Karanglo, Warganya Sepakat “Lockdown” agar Covid-19 Tidak Meluas

Cerita Dusun Karanglo, Warganya Sepakat “Lockdown” agar Covid-19 Tidak Meluas

Regional
Larang Hajatan, Bupati Lamongan: yang Bawa Virus adalah Tamu dari Luar

Larang Hajatan, Bupati Lamongan: yang Bawa Virus adalah Tamu dari Luar

Regional
5.757 RT di Jateng Zona Merah Covid-19, Ganjar: Langsung Lockdown Saja

5.757 RT di Jateng Zona Merah Covid-19, Ganjar: Langsung Lockdown Saja

Regional
Juli 2021, Bupati Sleman Berencana Buka Sekolah Tatap Muka Terbatas

Juli 2021, Bupati Sleman Berencana Buka Sekolah Tatap Muka Terbatas

Regional
Kadinkes Pontianak Positif Covid-19, Diisolasi di RS karena CT 12,6

Kadinkes Pontianak Positif Covid-19, Diisolasi di RS karena CT 12,6

Regional
36 Anak di Surabaya Terinfeksi Covid-19, Sebagian Tertular dari Orangtua

36 Anak di Surabaya Terinfeksi Covid-19, Sebagian Tertular dari Orangtua

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X