Soal Impor Beras dan Garam, Wabup Nganjuk Minta Mendag Lebih Dulu Berdialog

Marhaen menilai, kebijakan tersebut tidak memihak petani.

“Pemerintah seharusnya pro terhadap petani yang notabene menyokong ekonomi nasional. Apalagi penyokong PDRB Kabupaten Nganjuk berasal dari sektor pertanian,” kata Marhaen dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Marhaen, rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 1 juta ton beras jelas merugikan petani kecil, termasuk petani di Kabupaten Nganjuk.

Sebab, kini petani padi di Nganjuk, Jawa Timur, memasuki musim panen.

“Biaya produksi tinggi, dan kalau (hasil panen) dijual murah sangat merugikan petani di Nganjuk. Suara orang kecil, seorang petani yang tiga bulan baru panen tentunya agak rugi banyak,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, seharusnya pemerintah mengedepankan kemampuan produksi beras lokal, bukan justru memilih langkah pragmatis dengan mengimpor 1 juta ton beras dan 3 juta ton garam.

Marhaen pun menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang terkesan ngotot mengimpor beras dan garam, serta mengabaikan koordinasi, termasuk dengan para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.

Menteri Lutfi, menurut Marhaen, seharusnya bisa mencontoh kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mengedepankan dialog, dan selalu nenyerap aspirasi masyarakat sebelum mengelurkan kebijakan ke publik.

“Menteri tidak hidup di menara gading. Sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tutur Marhaen.

Menurut Marhaen, dalam mengambil keputusan politik, Mendag harus sejalan dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Serta berpihak pada kepentingan petani,” kata Marhaen.

Marhaen mengingatkan bahwa politik pangan nasional ialah politik pangan berdikari.

Sebelum mengambil kebijakan impor, menurut Marhaen, Mendag seharusnya berkomuniasi terlebih dahulu dengan asosiasi petani, pakar pertanian dan para kepala daerah.