Bupati Banyumas Pertimbangkan Sanksi Bagi yang Menolak Vaksin Covid-19, Jika ....

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein akan mempertimbangkan pemberian sanksi bagi warga yang menolak divaksin Covid-19.

Sanksi tidak menutup kemungkinan akan diberikan jika vaksinasi tidak mencapai target 95 persen dari jumlah populasi.

"Nanti kalau misal ternyata yang divaksin 60 persen saja, sisanya tidak mau bagaimana? Kita acuan ke pemerintah pusat," kata Husein kompleks Pendapa Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Bupati Banyumas: Segera Kita Tindak Lanjuti

"Saya liat penyampaian Wamenkumham, itu ada payung hukumnya, tapi saya enggak tahu Undang-undang apa, pasal berapa sanksinya, nanti biar dikaji bagian hukum terlebih dahulu," sambung Husein.

Husein juga membuka peluang untuk merevisi peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular, di mana didalamnya terdapat penanganan Covid-19.

"Saya sudah komunikasi dengan Ketua DPRD, kita sudah punya Perda, tapi belum ada soal vaksinasi, apakah perlu revisi Perda, nanti akan kami diskusikan lagi," ujar Husein.

Untuk menyuskeskan vaksinasi Covid-29, lanjut Husein, Pemkab Banyumas akan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama hingga tingkat desa/kelurahan.

"Kami akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, ini semua untuk mencapai target 95 persen," kata Husein.

Dalam kesempatan itu, Husein kembali menegaskan vaksinasi Covid-19 aman karena telah melalui serangkaian uji coba. MUI juga telah memastikan kehalalan vaksin tersebut.

"Kesuksesan vaksinasi ini dapat dilihat dengan partisipasi masyarakat, dengan presentase besar, atau semuanya sesuai dengan jumlah vaksin yang ada di Banyumas," ujar Husein.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Banyumas Diundur Pertengahan Februari

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyumas Sadiyanto menyatakan, Banyumas siap melakukan vaksinasi, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun dari fasilitas yang tersedia.

"Sampai sekarang belum ada instruksi mau dilaksanakan kapan, karena sepenuhnya yang mengatur pusat. Informasi satu atau dua hari sebelum vaksinasi, vaksin akan didroping," kata Sadiyanto.