Kompas.com - 31/12/2020, 06:40 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Tiga berkas kasus yang melibatkan 5 anggota  Front Pembela Islam (FPI) sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ketiga berkas kasus tersebut terkait ancaman kepada Menkopolhukam Mahfud MD melalui media sosial dan provokasi saat aksi demonstrasi di depan rumah Mahfud MD di Pamekasan.

"Penanganan kasus menjadi atensi Kejati Jatim kerena menjadi kasus yang menarik perhatian publik di Jatim," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mohammad Dhofir saat rilis virtual, Rabu (30/12/2020) sore.

Baca juga: Ancam Bunuh Mahfud MD di Medsos, 4 Anggota FPI Pasuruan Ditangkap Polisi

Kasus pertama adalah dengan tersangka AD. Dia adalah pria yang berteriak "Bunuh Mahfud" saat aksi di depan rumah Mahfud MD di Pamekasan Jawa Timur awal Desember 2020 lalu.

Tersangka dijerat pasal berlapis dari Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 335 Ayat ( 1 ) KUHP dan atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 UU RI No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara 4 tersangka lainnya adalah SH, AH, MS dan MN. Keempatnya kata Dhofir terlibat kasus ancaman kepada Menkopolhukam Mahfud MD melalui media akun YouTube Amazing Pasuruan.

SH dijerat dengan Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana.

Tiga tersangka lainnya ialah AH, MS, dan MN. Ketiganya ikut terjerat karena meneruskan video yang diunggah oleh tersangka SH. Ketiganya juga dijerat dengan pasal yang sama.

Baca juga: Awal Mula Silang Pendapat Ridwan Kamil dan Mahfud MD soal Kerumunan Massa Rizieq Shihab

Dibubarkan, FPI jadi organisasi terlarang

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI.

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Regional
Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Regional
Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Regional
Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Regional
Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Regional
Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Regional
Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Regional
Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Regional
Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Regional
Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Regional
Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Regional
Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Regional
Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.