Viral Foto Warga Bandung Berkerumun Antre Bansos Rp.100.000 dari Pemprov Jabar, Ini Keterangan Lurah

BANDUNG, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membagikan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke sejumlah kelurahan di Kota Bandung terhitung tanggal 28 dan 29 Desember 2020.

Namun dalam proses distribusi uang bansos tersebut ternyata menimbulkan masalah berupa kerumunan massa.

Padahal, Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang belum aman dari penyebaran virus Covid-19.

Baca juga: Warga Antre sejak Pukul 05.00 WIB untuk Rapid Test Antigen di Stasiun Senen

Salah satu kelurahan yang menjadi sorotan di media sosial akibat antrean penerima bansos yang membeludak adalah di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong.

Lurah Babakan Sari Heri Susanto membenarkan jika dalam proses distribusi bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut telah terjadi kerumunan dan penumpukan massa.

"Memang betul (terjadi antrean dan kerumunan massa). Karena kemarin giliran kita untuk membagikan bansos ke 3.326 KPM," kata Heri saat ditemui di kantornya, Jalan Kampus, Babakan Sari, Kota Bandung, Selasa (30/12/2020).

Heri membantah jika kerumunan tersebut disebabkan oleh pihaknya. Menurut dia, bantuan tersebut secara penuh dikoordinir oleh PT Pos Indonesia selaku pihak yang diberikan amanat untuk pendistribusian bansos.

"Kewenanangan pembagian uang hanya di PT Pos, kita (kantor kelurahan Babakan Sari) hanya ketempatan saja," ungkapnya.

Heri menjelaskan, pihaknya sempat mengajukan keberatan jika Kantor Kelurahan Babakan Sari dijadikan tempat pembagian uang bansos karena diprediksi bakal menimbulkan kerumunan.

Sebab, jumlah penerima bansos dari 18 RW di Kelurahan Babakan Sari sebanyak 3.326 orang dipastikan tidak mungkin tertampung.

Heri menambahkan, pihaknya juga sudah meminta kepada PT Pos agar membagikan langsung ke RW-RW untuk mencegah potensi kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

"Dari awal kita sudah bilang tidak sanggup karena pasti terjadi penumpukan di satu tempat. PT Pos menolak karena alasannya susah untuk tanda tangan.  Penandatanganan harus oleh KPM langsung, tidak bisa diwakilkan," ucapnya.

Baca juga: Nasib Warga Perbatasan RI-Malaysia di Krayan, Tiap Hari Antre BBM Dijatah 3 Liter gara-gara Lisensi Pilot Pesawat Pengangkut BBM Habis

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Kelurahan Babakan Sari adalah membagi jatah jam ke tiap RW agar tidak terjadi penumpukan massa.

Namun hal tersebut ternyata tidak efektif lantaran masyarakat tidak mempedulikan hal tersebut.

"Tapi namanya masyarakat, sudah ada jadwalnya sore, datangnya tetap saja pagi," bebernya.