Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta Baru Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab

Kompas.com - 16/12/2020, 15:15 WIB
Pythag Kurniati

Editor

 

Ridwan Kamil minta Mahfud MD ikut bertanggung jawab

Keesokan harinya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri panggilan Polda Jabar pada Rabu (16/12/2020).

Usai dimintai keterangan selama 1,5 jam, Emil memberikan opini pribadinya.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seharusnya bukan hanya para kepala daerah yang dipanggil untuk diminta klarifikasi namun juga Menko Polhumkam Mahfud MD.

Emil bahkan merunut awal mula bagaimana rentetan kasus kerumunan massa ini terjadi.

Dia berpendapat, kasus-kasus ini bermula dari pernyataan Mahfud MD terkait penjemputan Rizieq Shihab.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil

"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Diperiksa 1,5 Jam oleh Polda Jabar soal Acara Rizieq di Bogor

Menurutnya, pernyataan Mahfud MD ditafsirkan sebagai sebuah diskresi terhadap PSBB yang tengah diterapkan.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.

Emil mempertanyakan, hanya kepala daerah yang dimintai keterangan.

Di sisi lain, lokasi kerumunan kedatangan Rizieq terjadi di beberapa tempat, bahkan di bandara.

"Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami," ucapnya.

"Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya suruh mengklarifikasi, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab," tutur Emil.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Bandung Agie Permadi | Editor: Abba Gabrilin, Farid Assifa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com