Berujung Penolakan MA, Ini Fakta Lengkap Upaya Pemakzulan Bupati Jember Faida

KOMPAS.com - Upaya pemakzulan Bupati Jember Faida oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember berujung penolakan dari Mahkamah Agung (MA).

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, MA menganggap usulan itu tidak memiliki kekuatan hukum.

Alasannya, Bupati Jember sudah menindaklanjuti rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan administrasi yang dilakukan.

Baca juga: Ini Alasan Mahkamah Agung Tolak Pemakzulan Bupati Jember Faida

“Dengan demikian, usulan pemberhentian bupati Jember dari DPRD Kabupaten Jember tidak beralasan hukum,” terang dia.

Seperti diketahui, Faida dimakzulkan melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020.

Saat itu semua fraksi sepakat memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.

DPRD menganggap Faida tidak melakukan rekomendasi dan menindaklanjuti hak angket DPRD.

Faida juga dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Cabup Jember Cak Salam Minum Air Basuhan Kaki Ibu Sebelum Mencoblos

Tanggapan DPRD Jember

BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat berada di ruangannya

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku telah mendengar kabar penolakan dari MA itu.

Dirinya mengaku belum mengerti secara detail hasil keputusan MA tersebut.

Dirinya akan segera membahas bersama-sama anggota dewan usai mendapat salinan resmi dan lengkap putusan MA itu.

“Setelah kami terima, akan mempelajari amar putusan itu bersama-sama,” tutur dia, Selasa (8/12/2020).

Sementara itu, Itqon menjelaskan, usulan pemakzulan itu disetujui seluruh anggota DPRD Jember yang berjumlah 50 orang.

Menurutnya, pemakzulan yang disetujui seluruh anggota dewan itu yang pertama terjadi di Indonesia.

“Ini hanya di Jember terjadi, 100 persen, seluruh 50 anggota DPRD dan fraksi menyetujui pemakzulan bupati,” terang dia.

Baca juga: Bupati Jember Faida: Tuduhan Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang Tidak Terbukti dan Ditolak MA