KILAS DAERAH

Ikuti Arahan Mendes PDTT, Babel akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Kompas.com - 21/11/2020, 07:56 WIB
Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam Pembukaan Sosialisasi Peraturan Mendes PDTT (Permendesa) Nomor 13 Tahun 2020, di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, Jumat (20/11/2020). DOK. SaktioGubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam Pembukaan Sosialisasi Peraturan Mendes PDTT (Permendesa) Nomor 13 Tahun 2020, di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, Jumat (20/11/2020).

KOMPAS.com - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mengawasi dan menggiring penggunaan Dana Desa agar sesuai arahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Hal tersebut sebagai respons atas kedatangan Abdul, pada Pembukaan Sosialisasi Peraturan Mendes PDTT (Permendesa) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Provinsi Kepulauan Babel, di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, Jumat (20/11/2020).

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Babel Yulizar Adnan dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung selama tiga hari, dan diikuti 300 peserta dari desa, pendamping desa, dan direktur Bumdes.

Pada kesempatan tersebut, Abdul menegaskan, Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa terutama golongan terbawah, serta diarahkan dan berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Gus Menteri Tekankan Penggunaan Dana Desa Harus untuk Dua Hal Ini

Kemudian, Permendesa juga memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendorong pencapaian sustainable development goals ( SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Pasalnya, SDGs desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional.

Di sisi lain, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan kewenangan desa, serta dikerjakan secara swakelola dan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dikelola Bumdes.

Bumdes sendiri kini telah beralih ke badan hukum. Harapannya, hal tersebut membuat Bumdes lebih berdaya dan mempunyai akses memperoleh bantuan permodalan.

Baca juga: Pada 2021, Penggunaan Dana Desa Mengacu pada Pembangunan Desa Ramah Perempuan

Untuk mewujudkan hal tersebut, Abdul pun telah menyusun buku SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, yang pada kesempatan itu sempat diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Erzaldi pun kembali menekankan, kedatangan Abdul bertujuan untuk memastikan penggunaan dan pengimplementasian dana desa, yang ditekankan untuk memberi manfaat, daya ungkit masyarakat desa, serta penguatan Bumdes, yang dilakukan secara swakelola melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Abdul mendapat penghargaan adat dari Lembaga Adat Jering Bangka Belitung sebagai Datuk Radendo Abdul Halim Iskandar. (LULUS/LISTYA)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Regional
BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

Regional
Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Regional
Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Regional
Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Regional
Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Regional
Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Regional
2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

Regional
Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Regional
Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Regional
Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Regional
Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Regional
Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Regional
Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X