Kepada Buruh, Gubernur Sumsel Pastikan KHL Kabupaten dan Kota Naik

Kompas.com - 11/11/2020, 13:23 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi di halaman kantornya yang meminta adanya kenaikan UMP pada 2021, Rabu (11/11/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAGubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi di halaman kantornya yang meminta adanya kenaikan UMP pada 2021, Rabu (11/11/2020).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Massa buruh yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Buruh untuk Keadilan (Rembuk) melakukan aksi unjuk rasa penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Sebelumnya, dalam SK yang diterbitkan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan tidak ada kenaikan UMP pada 2021.

UMP akan tetap sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 3.043.111 per bulan, dengan standar 7 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu. 

Baca juga: Selama 1 Tahun, Keuntungan Jual Madu Banten Palsu Mencapai Rp 8 Miliar

Para buruh menilai, SK UMP itu sangat merugikan buruh, di mana mereka sangat membutuhkan tunjangan hidup, ditambah lagi dalam kondisi pandemi Covid-19. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendengar orasi buruh itupun langsung keluar dari ruang kerjanya dan menemui massa aksi. 

Herman mengatakan, meskipun UMP tak mengalami kenaikan, namun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kabupaten/ kota dipastikan akan ada kenaikan. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentang keinginan untuk UMP tetap ada kenaikan saya setuju. Maka dalam Pergub, terkait UMP minimal sama dengan tahun kemarin. Usulan kabupaten /kota yang tidak menaikkan (KHL) tidak aku teken. Kenaikannya harus, dengan KHL daerah tentunya variatif dan tidak sama," kata Herman di hadapan massa aksi, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Pidana Penyebab Bus Pariwisata yang Masuk Jurang

Herman pun memastikan kepada para buruh bahwa ucapannya tersebut dapat dipenuhi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ia pun meminta kepada buruh untuk sabar dan menunggu hasil KHL yang akan ditetapkan awal Januari 2021. 

"Tidak perlu khawatir, saya tetap bersama kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem, antara buruh dan korporasi harus jalan seimbang. Buruh ingin perusahaannya survive dalam Covid-19. Saya Gubernur kalian yang tidak akan meninggalkan kalian," ujar Herman.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Selatan Abdullah Anang mengatakan, mereka akan menunggu keputusan KHL dari kabupaten/kota yang disebutkan Gubernur. 

Menurut Abdullah, dalam aksi tersebut mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni meminta Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu) pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 dan menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikkan UMP2021.

Selanjutnya, menuntut pembahasan upah minimum sektoral Provinsi Sumsel dan menutntut pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Sumsel. 

"Hasil pertemuan tadi, Gubernur sepakat menerima semua tuntutan kami. Sekarang kami akan menunggu KHL kabupaten/kota. Jika tidak ada kenaikan, kami akan kembali aksi," kata Abdullah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X