Buruh Sayangkan Ridwan Kamil Tak Naikkan UMP

Kompas.com - 09/11/2020, 16:42 WIB
Sejumlah perwakilan serikat pekerja beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/11/2020). Humas Pemprov JabarSejumlah perwakilan serikat pekerja beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/11/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan serikat pekerja beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/11/2020).

Mereka datang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya, keluhan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik dengan alasan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Roy Jinto, salah seorang perwakilan serikat pekerja mengatakan, ada empat poin yang disampaikan kepada Ridwan Kamil.

Di antaranya, soal revisi Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Bekasi dan Bogor serta belum terbitnya UMSK di Karawang.

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Tidak Menaikkan UMP Jabar

 

Lalu, para buruh juga meminta Ridwan Kamil merevisi UMP Jabar serta soal jelang penetapan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK).

"UMK itu dalam ketentuan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Dan ini waktunya sebentar lagi, kita minta Pak Gubernur untuk menaikkan jangan sampai seperti UMP tidak naik," kata Roy.

Roy juga menyayangkan keputusan Gubernur Jabar yang tak menaikkan UMP. Ia berpendapat, seharusnya Pemprov Jabar tak hanya berpatokan pada situasi ekonomi ditriwulan ketiga saja. Sebab, pada triwulan kesatu ekonomi di Jabar naik.

"Jangan dilihat hari ini pandemi, di akhir minus 5 persen. Kalau lihat minus di kuartal ketiga kita tidak menghitung ke belakang yang plusnya, ini ada pertumbuhan ekonomi, jangan sampai Pak Gubernur melihat surat edaran dari Menaker yang ga boleh naik dan tak mempertimbangkan hukum," tuturnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan oleh serikat pekerja. Khususnya soal tidak naiknya UMP dan jelang penetapan UMK.

Untuk masalah UMP, pria yang akrab disapa Emil itu telah menjelaskan bahwa jika UMP naik dikhawatirkan akan ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

"Jawa Barat secara ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita tidak banyak masalah," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Ada pun penetapan UMK, kata dia, kebijakan akan diputuskan oleh bupati dan wali kota. Saat ini, ia belum mendapat laporan dari tiap kepala daerah.

"Nah, UMK ini adalah kewenangan pengajuan pertama dari bupati dan walikota, saya monitor berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal. Mungkin ada yang naik Mungkin ada yang tidak dan lain sebagainya saya belum ada datanya tapi nanti menjelang tanggal 21 November kita akan sampaikan secara resmi ke publik," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khofifah: Pemecatan Sekda Jember oleh Bupati Tidak Sah dan Cacat Prosedur

Khofifah: Pemecatan Sekda Jember oleh Bupati Tidak Sah dan Cacat Prosedur

Regional
Kristen Gray dan Pasangannya Dideportasi, Jalani Tes Swab Sebelum Dipulangkan ke AS

Kristen Gray dan Pasangannya Dideportasi, Jalani Tes Swab Sebelum Dipulangkan ke AS

Regional
4 Remaja Tipu Warga, Modus Minta Sumbangan Korban Gempa, Uangnya untuk Beli Minuman Keras

4 Remaja Tipu Warga, Modus Minta Sumbangan Korban Gempa, Uangnya untuk Beli Minuman Keras

Regional
Fakta Video Tiktok Perempuan Berdaster Pamer Celana Dalam di Tugu Pangkalpinang, Polisi Tangkap 3 Waria

Fakta Video Tiktok Perempuan Berdaster Pamer Celana Dalam di Tugu Pangkalpinang, Polisi Tangkap 3 Waria

Regional
Pelihara 15 Ekor Kasturi Tanpa Izin, Pemuda Asal Mempawah Kalbar Ditangkap Polisi

Pelihara 15 Ekor Kasturi Tanpa Izin, Pemuda Asal Mempawah Kalbar Ditangkap Polisi

Regional
2 Bocah Berusia 7 Tahun Tewas Tenggelam di Kubangan

2 Bocah Berusia 7 Tahun Tewas Tenggelam di Kubangan

Regional
Wali Kota Sutiaji Sebut Puluhan Warga Malang Terinfeksi Covid-19 akibat Libur Akhir Tahun

Wali Kota Sutiaji Sebut Puluhan Warga Malang Terinfeksi Covid-19 akibat Libur Akhir Tahun

Regional
Ruang Publik dan Tempat Wisata di Wonogiri Tutup Selama Zona Merah

Ruang Publik dan Tempat Wisata di Wonogiri Tutup Selama Zona Merah

Regional
Jalan Trans Flores Tertutup Material Longsor, Akses Transportasi Lumpuh 5 Jam

Jalan Trans Flores Tertutup Material Longsor, Akses Transportasi Lumpuh 5 Jam

Regional
14 Daerah di Jabar Masuk Kategori Bencana Tinggi, BPBD Ingatkan Ini

14 Daerah di Jabar Masuk Kategori Bencana Tinggi, BPBD Ingatkan Ini

Regional
KPU Cianjur Tunda Pleno Penetapan Bupati Terpilih, Ini Sebabnya

KPU Cianjur Tunda Pleno Penetapan Bupati Terpilih, Ini Sebabnya

Regional
Tak Mau Gaji Dipangkas 70 Persen, Puluhan Aparatur Desa Demo Depan Kantor Bupati Aceh Utara

Tak Mau Gaji Dipangkas 70 Persen, Puluhan Aparatur Desa Demo Depan Kantor Bupati Aceh Utara

Regional
Bule Slovakia Tewas di Bali dengan Luka Tusuk di Leher, Diduga Dibunuh

Bule Slovakia Tewas di Bali dengan Luka Tusuk di Leher, Diduga Dibunuh

Regional
Ridwan Kamil Tegur Sekda dan Bupati Tasikmalaya: Turun ke Lapangan Beri Semangat, Bukan Hanya Rapat....

Ridwan Kamil Tegur Sekda dan Bupati Tasikmalaya: Turun ke Lapangan Beri Semangat, Bukan Hanya Rapat....

Regional
Kebingungan Kakek Koswara Digugat Anak Kandung Rp 3 Miliar: Uang dari Mana?

Kebingungan Kakek Koswara Digugat Anak Kandung Rp 3 Miliar: Uang dari Mana?

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X