Kompas.com - 04/11/2020, 09:03 WIB
Suasana di ruang depan RTP Polrestabes Medan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyebut kondisi RTP di Mapolrestabes Medan melebihi kapasitas. Dalam 1 sel yang harusnya berisi 30 orang, ternyata diisi lebih dari 100 orang. Bahkan, ada tahanan yang sudah divonis namun belum dikirim ke lembaga pemasyarakatan (lapas). KOMPAS.COM/DEWANTOROSuasana di ruang depan RTP Polrestabes Medan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyebut kondisi RTP di Mapolrestabes Medan melebihi kapasitas. Dalam 1 sel yang harusnya berisi 30 orang, ternyata diisi lebih dari 100 orang. Bahkan, ada tahanan yang sudah divonis namun belum dikirim ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

MEDAN, KOMPAS.com - Kondisi Rumah Tahanan Polisi (RTP) di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, disebut sudah melebihi kapasitas.

Pasalnya, dalam 1 sel yang seharusnya berisi 30 orang, ternyata diisi lebih dari 100 orang.

Bahkan, ada tahanan yang sudah divonis, namun belum dikirim ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

Baca juga: Penembak Polisi di Medan Ternyata Eks Brimob, Dipecat gegara Melawan Komandan

Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RTP Polrestabes Medan pada Selasa (3/11/2020).

Menurut Abyadi, pada Maret 2020, ada surat dari Menteri Hukum dan HAM yang meminta seluruh kepala lapas untuk tidak menerima tahanan dari penyidik.

"Nah dampak dari itu kemudian terjadilah pembludakan tahanan di kepolisian. Tadi ada yang mestinya 30, diisi 100 lebih. Padat betul, saya kira itu tidak sehat," kata Abyadi kepada wartawan.

Baca juga: Ini Nilai Upah untuk Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu di Pekanbaru

Abyadi mengatakan, Ombudsman sejak Mei 2020 sudah melakukan kajian tentang itu dan hasilnya menemukan bahwa kondisi atau fakta di lapangan sudah sangat memprihatinkan.

"Kami tadi sudah merasakan sendiri bagaimana 3 menit di dalam tadi itu berkeringat betul. Walaupun mereka para pelaku kejahatan, tapi mereka tetap punya hak diatur dalam peraturan dan hak-haknya dilindungi," kata dia.

Ombudsman ingin melindungi dan membantu para tahanan agar segera dikirim ke lapas.

Dalam sidak tersebut, pihaknya menemukan bahwa ternyata banyak tahanan yang sudah divonis oleh pengadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X