Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Pulau Komodo Berubah Jadi Pulau Mang Dodo

Kompas.com - 27/10/2020, 07:52 WIB
Wisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya BBC News IndonesiaWisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah lingkungan dan konservasi, Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengusik habitat komodo di Taman nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebab, komodo di daerah sana sudah menjadi ikon daerah dan harus dilindungi.

Hal itu disampaikan Dedi terkait dengan rencana Pemprov NTT untuk membangun Jurassic Park di kawasan itu. Rencana itu merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata.

Menurut Dedi, komodo di pulau itu merupakan habitat asli dan mestinya menjadi prioritas untuk dilindungi. Sementara industri pariwisata hanya mengambil menafaat dari habitat itu.

"Namun habitat aslinya itu adalah komodo. Dengan demikian, yang benar-benar dilindungi ya komodo. Pemerintah harus fokus pada perlindungan komodo," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Polemik Proyek Jurassic Park, Pemprov NTT: Harus Dibedakan Pulau Rinca dan Pulau Komodo

Menurut Dedi, pengembangan industri pariwisata di kawasan taman nasional komodo jangan sampai mengganggu habitat asilnya, yakni komodo. Sebab, jika komodo terganggu, ia khawatir proses reproduksi satwa khas Indonesia terganggu pula sehingga terancam punah.

Kemudian pulau tersebut malah mayoritas dihuni oleh manusia, bukan lagi komodo.

"Jangan sampai Pulau Komodo berubah jadi pulau Mang Dodo karena kebanyakan malah dihuni manusia. Sementara habitat aslinya tersingkir," kata Dedi.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu menyatakan pihaknya membangun Jurassic Park di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagai bentuk dukungan terhadap gagasan Presiden Jokowi tentang pariwisata.

Lokasinya berada di Pulau Rinca yang diperuntukkan untuk pariwisata umum. Sementara di Pulau Komodo sendiri, Marius mengatakan tidak ada pembangunan pariwisata karena daerah itu masuk kawasan konservasi.

"Jadi harus dibedakan antara Pulau Komodo sebagai daerah konservasi dan Pulau Rinca yang diperuntukan untuk mass tourism (pariwisata umum)," ujar Marius kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Rencana itu mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Drektur Walhi Nur Hidayati menilai rencana itu akan membuat komodo sebagai habitat aslinya tersiksa. Walhi menyebut rencana pembangunan Jurassic Park di taman nasional komodo tidak berbasis keilmuan dan bertentangan dengan kearifan lokal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah 2 Bulan Luwu Gelar Sekolah Tatap Muka, Jumlah Siswa Dibatasi 50 Persen

Sudah 2 Bulan Luwu Gelar Sekolah Tatap Muka, Jumlah Siswa Dibatasi 50 Persen

Regional
Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Regional
Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Regional
Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Regional
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Regional
Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Regional
Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun 'Silicon Valley' hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun "Silicon Valley" hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Regional
25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

Regional
Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Regional
Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Regional
Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Regional
Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Regional
Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Regional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Regional
Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X