Sebut Demonstrasi Bukan Solusi Tepat, Ketum PBNU Akan Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Kompas.com - 23/10/2020, 07:00 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Said Aqil akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Turun ke jalan atau demonstrasi itu bukan solusi yang tepat. Justru mudharat-nya (dampak buruknya) akan lebih besar. Tapi sikap penolakan ini kita lakukan dengan elegan bahwa ada beberapa poin yang masih merugikan kita," kata Said Aqil saat hadir secara daring pada Peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Pondok Pesantren Sabilurrasyad, Gasek, Kota Malang, Kamis (22/10/2020).

Said Aqil mengatakan, ada sejumlah pasal di UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. Ia akan mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal tersebut.

Selain terkait buruh yang menuai penolakan, ada masalah pendidikan, ketahanan pangan, dan minerba yang juga dianggap merugikan.

Baca juga: Bawa Poster Awas! Ada Tukang Kawal Joging Saat Demo, Siswa SMK Dipulangkan Polisi

"Bukan hanya soal buruh, bukan hanya berkaitan dengan Ibu Ida (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah), bukan. Tapi juga pendidikan, minerba, dan ketahanan pangan," katanya.

Di sektor pendidikan, UU Cipta Kerja dinilai mengapitalisasi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren harus berbadan usaha.

"Coba sebelum kita kritisi, klaster pendidikan ada ayat yang mengatakan bahwa semua lembaga pendidikan termasuk pesantren, dianggap sebagai badan usaha. Nanti ada pajaknya, ada auditnya dianggap profit pesantren itu. Itu sebelum kita kritisi, sekarang alhamdulillah sudah hilang," jelasnya.

Said Aqil menyoroti aturan tentang penerbitan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di UU Cipta Kerja.

Rentang waktu tiga hari yang diberikan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dianggap merugikan.

"Kalau tiga hari belum mengeluarkan fatwa halal, maka sudah dianggap halal. Tanpa menunggu keputusan di majelis ulama. Kalau tidak kita baca dan kita kritisi, masuk ke undang-undang, celaka lah kita ini," ungkapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Regional
Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Regional
Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Regional
Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Regional
Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Regional
Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Regional
Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Regional
Pengemudi 'Speedboat' yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Pengemudi "Speedboat" yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Regional
15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

Regional
Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Regional
Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Regional
Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Regional
Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Regional
17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

Regional
Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X