Sultan HB X Ogah Komentari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2020, 13:09 WIB
Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoSultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) enggan mengomentari soal satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sikap itu diambil Sultan HB X karena merasa masih menjadi pejabat pemerintah.

"Aku ki pejabat pemerintah (saya ini pejabat pemerintah), suruh menanggapi 'kan susah. Ndak lah. Saya ini pejabat pemerintah gitu lo," kata HB X saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pesan Sultan HB X untuk Mahasiswa yang Demo di Bundaran UGM: Jangan Lakukan Kekerasan

Selain itu, HB X juga enggan mengomentari capaian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun karena tidak mau dianggap berpihak ke kelompok tertentu.

"Nanti ngomong begini dianggap memihak, ngomong seperti ini dikira tidak objektif. Malah susah, dari pada tidak bermanfaat mending tak usah (berkomentar). Kalau pejabat susah melakukan penilaian," sebutnya.

Sedangkan  Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memberi rapor merah dalam pemberantasan korupsi pada satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan, rapor merah untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bukan tanpa alasan.

Baca juga: Cerita Sultan HB X Jajal Alat Pendeteksi Covid-19 lewat Embusan Buatan UGM

Salah satu alasannya adalah KPK lumpuh disebabkan revisi UU KPK.

"Menurut saya bidang pemberantasan korupsi rapor merah itu adalah nilai yang tepat untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh, lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Bukti KPK lumpuh ditunjukkan dengan tidak ada pengungkapan kasus korupsi strategis atau kasus korupsi kelas kakap hingga sekarang ini.

"Jadi, dalam satu tahun Jokowi Ma'ruf lumpuh tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap dan KPK kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam institusi KPK," lanjut dia.

Baca juga: Pesan Sultan HB X untuk Mahasiswa yang Demo di Bundaran UGM: Jangan Lakukan Kekerasan

Pihaknya menilai, tidak hanya KPK saja yang mulai lumpuh.

Hal serupa juga terjadi pada institusi penegak hukum lain di bawah naungan pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PN Surabaya Minta PT Antam Bayar 1,1 Ton Emas kepada Budi Said, Begini Duduk Perkaranya

PN Surabaya Minta PT Antam Bayar 1,1 Ton Emas kepada Budi Said, Begini Duduk Perkaranya

Regional
1.598 Warga Semarang Kedapatan Langgar Aturan PPKM, 115 Unit Usaha Disegel

1.598 Warga Semarang Kedapatan Langgar Aturan PPKM, 115 Unit Usaha Disegel

Regional
Prostitusi Online Berkedok Spa di Bandung, Pelaku Beralasan Terdampak Pandemi

Prostitusi Online Berkedok Spa di Bandung, Pelaku Beralasan Terdampak Pandemi

Regional
Masuk Zona Merah Covid-19, Bupati Ponorogo Segera Terapkan PPKM

Masuk Zona Merah Covid-19, Bupati Ponorogo Segera Terapkan PPKM

Regional
Kata Bupati Pati soal Fotonya Tak Kenakan Masker di Acara Pernikahan Viral

Kata Bupati Pati soal Fotonya Tak Kenakan Masker di Acara Pernikahan Viral

Regional
Pria yang Buat Status Facebook soal Tabrak Lari Flyover Manahan Minta Maaf

Pria yang Buat Status Facebook soal Tabrak Lari Flyover Manahan Minta Maaf

Regional
Anak Perempuan yang Tewas Terbungkus di Subang Mengenakan Baju Worms Zone

Anak Perempuan yang Tewas Terbungkus di Subang Mengenakan Baju Worms Zone

Regional
Ada ASN yang Positif Covid-19, Pemkab Bangkalan Tutup 11 Kantor OPD

Ada ASN yang Positif Covid-19, Pemkab Bangkalan Tutup 11 Kantor OPD

Regional
Hujan Es dan Puting Beliung Terjadi di Kabupaten Cianjur

Hujan Es dan Puting Beliung Terjadi di Kabupaten Cianjur

Regional
Iming-iming Paket Internet, Pria Ini Cabuli Anak Tetangganya yang Berusia 8 Tahun

Iming-iming Paket Internet, Pria Ini Cabuli Anak Tetangganya yang Berusia 8 Tahun

Regional
Pengungsi Korban Gempa Sulbar Mulai Berdatangan ke Makassar

Pengungsi Korban Gempa Sulbar Mulai Berdatangan ke Makassar

Regional
Kronologi Bus Jurusan Magetan-Jakarta Tabrak Warung, Pemilik Tertimpa Etalase

Kronologi Bus Jurusan Magetan-Jakarta Tabrak Warung, Pemilik Tertimpa Etalase

Regional
Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 3 Warga Ditetapkan sebagai Tersangka

Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 3 Warga Ditetapkan sebagai Tersangka

Regional
Sebagian Pengungsi Erupsi Gunung Merapi di Sleman Sudah Pulang

Sebagian Pengungsi Erupsi Gunung Merapi di Sleman Sudah Pulang

Regional
4 Fakta Mobil Jokowi Terjang Banjir di Kalsel, Tinjau Jembatan Putus dan Sampaikan Duka Cita

4 Fakta Mobil Jokowi Terjang Banjir di Kalsel, Tinjau Jembatan Putus dan Sampaikan Duka Cita

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X