Sultan HB X Ogah Komentari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Sikap itu diambil Sultan HB X karena merasa masih menjadi pejabat pemerintah.

"Aku ki pejabat pemerintah (saya ini pejabat pemerintah), suruh menanggapi 'kan susah. Ndak lah. Saya ini pejabat pemerintah gitu lo," kata HB X saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, HB X juga enggan mengomentari capaian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun karena tidak mau dianggap berpihak ke kelompok tertentu.

"Nanti ngomong begini dianggap memihak, ngomong seperti ini dikira tidak objektif. Malah susah, dari pada tidak bermanfaat mending tak usah (berkomentar). Kalau pejabat susah melakukan penilaian," sebutnya.

Sedangkan  Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memberi rapor merah dalam pemberantasan korupsi pada satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan, rapor merah untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bukan tanpa alasan.

Salah satu alasannya adalah KPK lumpuh disebabkan revisi UU KPK.

"Menurut saya bidang pemberantasan korupsi rapor merah itu adalah nilai yang tepat untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh, lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Bukti KPK lumpuh ditunjukkan dengan tidak ada pengungkapan kasus korupsi strategis atau kasus korupsi kelas kakap hingga sekarang ini.

"Jadi, dalam satu tahun Jokowi Ma'ruf lumpuh tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap dan KPK kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam institusi KPK," lanjut dia.

Pihaknya menilai, tidak hanya KPK saja yang mulai lumpuh.

Hal serupa juga terjadi pada institusi penegak hukum lain di bawah naungan pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan.