2 Warga yang Terlibat Pembakaran Kantor Dinas di Keerom Tertembak Peluru Karet

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kapolres Keerom AKBP Bakhtiar Joko Mujiono mengonfirmasi terdapat dua warga yang tertembak peluru karet saat aksi perusakan kantor bupati dan pembakaran dua kantor dinas di Kabupaten Keerom.

Joko mengatakan, kondisi kedua warga itu stabil.

"Ada dua warga yang tertembak peluru karet kondisinya stabil dan saat ini dirawat di RS Bahayangakara," kata Bakhtiar di Keerom, Jumat (2/10/2020).

Bakhtiar menegaskan, aparat keamanan telah menjalankan prosedur saat membubarkan massa yang melakukan perusakan dan pembakaran pada Kamis (1/10/2020).

Awalnya, aparat keamanan menggunakan peluru hampa. Tetapi, peringatan yang disampaikan aparat keamanan tak diindahkan massa.

Baca juga: Ini Penjelasan BKD Kabupaten Keerom Terkait Hasil Tes CPNS yang Diprotes Massa

Bakhtiar menyebutkan, massa justru berusaha menyerang aparat keamanan yang berjaga. Sehingga, polisi terpaksa menggunakan peluru karet.

"Ada prosedur bahwa yang pertama peluru hampa, kemudian kalau tidak diindahkan baru peluru karet yang sebetulnya adalah upaya terakhir karena sebelumnya sudah ditembaki dengan gas air mata dan water canon," kata Bakhtiar.

Situasi di Keerom, sambung Bakhtiar, kini sudah kondusif. Namun, aparat kepolisian masih bersiaga di sekitar lokasi kejadian dan kawasan Arso Kota.

Sementara itu, Pjs Bupati Keerom, Muhammad Ridwan Rumasukun menyesali aksi perusakan yang dilakukan massa karena tak puas dengan hasil seleksi CPNS formasi 2018.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Keerom telah berupaya mengakomodasi pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum.

Namun karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka posisi itu harus diisi pelamar umum yang memenuhi kualifikasi.

"Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40, teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua. Namun ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena junlah pelamarnya minim," tutur Ridwan.

Baca juga: Mohon Maaf kepada Istri Saya, Kita Masih Bisa Makan dengan Garam, Kenapa Harus Takut?

Ia pun menyerahkan masalah pidana terkait pembakaran gedung milik pemerintah itu kepada polisi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Keerom membangun daerah tersebut.

"Mari kita jaga ketertiban bersama, kita bersinergi bangun Keerom agar bisa menjadi daerah yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada, selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi," kata Ridwan.

Pada Kamis (1/10/2020), sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018.

Aksi tersebut berujung pada perusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom.